RUANG.NEWS MAKASSAR – Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Komitmen tersebut disampaikan saat menerima audiensi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar di Ruang Rapat Wakil Wali Kota, Kantor Wali Kota Makassar, Rabu (15/7).
Audiensi tersebut dihadiri Kepala Bappeda Kota Makassar Dahyal serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar Mohammad Roem. Sementara rombongan BPS Kota Makassar dipimpin Kepala BPS Abdul Hafid bersama jajaran.
Abdul Hafid mengatakan, kunjungan tersebut bertujuan mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kota Makassar guna menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Ia mengapresiasi dukungan Pemerintah Kota Makassar, khususnya melalui Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah membantu sosialisasi sensus kepada masyarakat.
“Hingga pertengahan Juli 2026, capaian pendataan di Kota Makassar telah mencapai 41,8 persen. Kami masih memiliki waktu hingga 31 Agustus 2026 untuk menuntaskan seluruh target pendataan,” ujarnya.
BPS juga berharap dukungan pemerintah daerah terus diperkuat melalui pemanfaatan videotron dan billboard milik pemerintah sebagai media sosialisasi Sensus Ekonomi 2026.
Dalam kesempatan itu, BPS menegaskan seluruh data yang dihimpun dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik.
Penjelasan tersebut dinilai penting mengingat masih terdapat pelaku usaha, khususnya di kawasan perdagangan dan niaga, yang enggan memberikan data secara lengkap karena khawatir berkaitan dengan kewajiban perpajakan.
Selain itu, BPS menjelaskan proses wawancara terhadap setiap responden rata-rata berlangsung sekitar 36 menit berdasarkan hasil uji coba instrumen pendataan yang telah dilakukan sebelumnya.
Menanggapi hal tersebut, Aliyah Mustika Ilham menyambut baik audiensi tersebut dan mengapresiasi langkah BPS dalam membangun koordinasi dengan Pemerintah Kota Makassar.
Menurutnya, pertemuan itu menjadi momentum untuk membahas secara langsung perkembangan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sekaligus memperkuat sinergi antarlembaga.
Aliyah juga menanyakan batas akhir pelaksanaan pendataan agar informasi tersebut dapat diteruskan kepada seluruh perangkat daerah dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kota Makassar sehingga dapat memberikan perhatian dan mendukung kelancaran proses pendataan.
“Program ini merupakan agenda nasional yang membutuhkan dukungan seluruh pihak. Pemerintah Kota Makassar siap bersinergi, termasuk melalui media publikasi yang dimiliki pemerintah, agar pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 berjalan optimal dan target pendataan dapat tercapai tepat waktu,” katanya.
Pada akhir pertemuan, Pemerintah Kota Makassar dan BPS Kota Makassar sepakat memperkuat koordinasi selama pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, termasuk melakukan pemantauan perkembangan pendataan secara berkala agar berbagai kendala di lapangan dapat segera ditindaklanjuti bersama.(***)
