RUANG.NEWS WAJO – Anggota Komisi D DPRD Sulawesi Selatan dari Fraksi Partai Gerindra, Sultan Tajang, meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memprioritaskan perbaikan ruas jalan provinsi di Desa Lautang, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, melalui perencanaan teknis yang tepat tanpa harus meninggikan elevasi badan jalan.
Menurut Sultan, rencana peninggian elevasi jalan selama ini justru menjadi salah satu kendala yang membuat proyek tersebut belum tersentuh pembangunan.
Berdasarkan hasil analisis dan pengukuran Dinas Bina Marga Sulsel, ruas jalan sepanjang sekitar enam kilometer itu diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp60 miliar karena direncanakan disertai peninggian badan jalan di wilayah yang dinilai rawan banjir.
Padahal, kata Sultan, karakter banjir di Desa Lautang berbeda dengan banjir berarus deras yang berpotensi merusak konstruksi jalan.
“Genangan di Desa Lautang bukan banjir dengan arus yang kuat sehingga tidak akan menggerus atau merusak badan jalan. Karena itu, yang dibutuhkan adalah perencanaan konstruksi dan sistem drainase yang baik, bukan sekadar meninggikan elevasi jalan,” ujarnya.
Ia menilai, jika badan jalan justru ditinggikan tanpa dibarengi sistem drainase yang memadai, dikhawatirkan air akan sulit mengalir dan menyebabkan permukiman warga di sepanjang jalan lebih mudah terendam.
“Terkait kekhawatiran bahwa ketika jalan ini dibangun akan kembali tergerus banjir, saya sampaikan bahwa hal itu tidak demikian, Pak. Karena di lokasi ini bukan aliran sungai. Air di sini naik secara perlahan ketika terjadi banjir,” jelasnya.
“Jadi, kalau ada anggapan bahwa jalan ini akan hilang karena banjir, insyaallah tidak. Contohnya sudah ada di kawasan Malake, yang menghubungkan Sitolo dengan Malake. Kondisinya kurang lebih sama dengan Desa Lautang,” lanjutnta.
Ia menrgaskan, setinggi apa pun air di Desa Lautang, insyaallah jalan ini tetap aman.
“Yang perlu diperhatikan bukan sekadar mengejar elevasi setinggi-tingginya. Jangan sampai kita hanya bermain pada ketinggian jalan, sementara rumah-rumah di sekitarnya justru menjadi tempat genangan karena sistem pembuangan air tidak memadai. Yang penting adalah perencanaan drainase dan konstruksinya tepat, bukan sekadar meninggikan badan jalan,” terangnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Sultan saat menghadiri undangan terbuka masyarakat Desa Lautang di Dusun Abbanuang, Kecamatan Belawa, Jumat (17/7/2026).
Pertemuan itu membahas penanganan ruas jalan yang sempat viral setelah warga menanaminya dengan pohon pisang sebagai bentuk protes terhadap kondisi jalan yang rusak.
Kegiatan tersebut turut dihadiri empat anggota DPRD Sulsel dari Daerah Pemilihan Sulsel VIII, yakni Wakil Ketua DPRD Sulsel Sufriadi Arif, Suriadi Bohari, Anarchie Arus Bakti, Andi Ayoga Fadel Akbar, serta perwakilan Dinas Bina Marga Sulawesi Selatan.
Dalam kesempatan itu, Sultan menegaskan dirinya memiliki tanggung jawab moral untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Desa Lautang meski bukan berasal dari Kecamatan Belawa.
“Saya memang bukan putra Belawa. Saya lahir di Desa Alewadeng, Kecamatan Sajoanging. Tetapi saya memiliki tanggung jawab moral kepada masyarakat Desa Lautang. Saya anak kampung, anak desa, anak petani. Saya merasakan apa yang dirasakan masyarakat di sini karena kondisi kampung saya juga hampir sama,” katanya.
Sultan mengungkapkan komitmennya telah ditunjukkan bahkan sebelum menjadi anggota DPRD Sulsel. Saat masih menjadi tenaga ahli Anggota DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras, ia mengaku telah ikut memperjuangkan berbagai kebutuhan masyarakat Belawa.
Sebagai anggota Komisi D yang membidangi infrastruktur, Sultan memastikan akan mengawal pengalokasian anggaran pembangunan jalan Desa Lautang dalam pembahasan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2027.
“Kami di Komisi D memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini. Insyaallah kami akan mengawal anggaran tahun 2027 agar pembangunan jalan di Desa Lautang dapat direalisasikan,” tegasnya.
Sultan juga mengaku telah menyampaikan sikapnya dalam rapat bersama Dinas Bina Marga Sulsel agar pembangunan ruas jalan tersebut memperoleh kepastian anggaran.
“Saya sudah menyampaikan dalam rapat bersama Bina Marga bahwa anggaran tahun 2027 tidak boleh disahkan apabila belum dipastikan ada alokasi untuk penyelesaian jalan menuju Desa Lautang,” ujarnya.
Menurut Sultan, pembangunan ruas jalan tersebut semakin mendesak mengingat masih terdapat jalan provinsi di Desa Lautang yang berupa jalan tanah dan belum mendapatkan penanganan maksimal. Ia menilai keberadaan jalan yang layak harus sejalan dengan jembatan baru yang telah diresmikan Gubernur Sulawesi Selatan.
“Sudah ada jembatan baru yang diresmikan Bapak Gubernur. Sangat disayangkan jika jembatannya sudah bagus, tetapi akses jalannya belum memadai. Karena itu, jalan menuju jembatan juga harus menjadi perhatian pemerintah provinsi,” katanya.
Sultan menegaskan masyarakat Wajo hanya menginginkan pemerataan pembangunan infrastruktur, khususnya akses jalan yang layak.
“Masyarakat hanya ingin pembangunan yang adil dan merata. Karena itu, saya tegaskan perbaikan jalan di Desa Lautang harus menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan kami akan terus mengawalnya sampai jalan ini benar-benar dikerjakan,” pungkasnya.(***)
