RUANG.NEWS JAKARTA – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, mendorong Kementerian Perhubungan segera membangun Pelabuhan Penyeberangan Pulau Rau–Daruba untuk melayani sekitar 40 ribu warga yang bermukim di pulau-pulau terluar Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan.
Usulan tersebut disampaikan Andi Iwan Darmawan Aras dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Dalam rapat itu, Andi Iwan menegaskan bahwa setiap aspirasi pembangunan infrastruktur transportasi yang diterima saat kunjungan kerja selalu diteruskan kepada kementerian sebagai mitra kerja Komisi V DPR RI.
“Dalam setiap kunjungan kerja yang kami lakukan, kami biasanya didampingi pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Pada kesempatan itu, mereka menyampaikan berbagai aspirasi yang tentu kami teruskan kepada mitra kerja kami di Kementerian Perhubungan,” ujarnya.
Salah satu aspirasi yang kembali ia soroti ialah pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pulau Rau–Daruba.
Menurutnya, usulan tersebut belum masuk dalam paparan maupun rencana Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
“Berdasarkan hasil beberapa kunjungan kerja, khususnya yang berkaitan dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, kami telah mengusulkan pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pulau Rau–Daruba. Namun, setelah mencermati paparan yang disampaikan, usulan tersebut tampaknya masih belum terakomodasi,” katanya.
Ketua Partai Gerindra Sulsel ini juga mengungkapkan bahwa masyarakat di pulau-pulau terluar Kabupaten Pangkep hingga kini masih menghadapi keterbatasan akses transportasi laut.
Program Tol Laut maupun Sabuk Nusantara, menurutnya, belum mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan secara optimal.
“Kami juga melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk melihat langsung kondisi pulau-pulau terluar. Wilayah tersebut masih sulit dilayani melalui program Tol Laut maupun Sabuk Nusantara,” ungkapnya.
Ia menilai pembangunan pelabuhan penyeberangan menjadi kebutuhan mendesak karena menyangkut mobilitas masyarakat sekaligus aktivitas ekonomi di kawasan kepulauan.
“Sekitar 40 ribu jiwa di kecamatan-kecamatan terluar sangat bergantung pada layanan penyeberangan. Wilayah tersebut bahkan berbatasan dengan Kalimantan Selatan, sementara sebagian lainnya secara geografis lebih dekat ke Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Karena itu, kawasan ini memerlukan perhatian khusus,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Andi Iwan meminta Direktorat Jenderal Perhubungan Darat segera memulai kajian teknis terhadap rencana pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pulau Rau–Daruba agar dapat masuk dalam perencanaan dan penganggaran pemerintah.
“Jika layanan Sabuk Nusantara belum mampu menjangkau wilayah tersebut secara optimal, kami berharap Direktorat Jenderal Perhubungan Darat segera memulai kajian atau studi. Usulan ini sudah kami sampaikan dan mudah-mudahan tahun depan studi tersebut dapat dimulai sehingga anggaran pembangunannya segera dialokasikan,” pungkasnya.(***)
