RUANG.NEWS JAKARTA – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, menegaskan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan infrastruktur perkeretaapian di Sulawesi Selatan, khususnya proyek jalur kereta api Maros–Makassar.
Pernyataan tersebut disampaikan Andi Iwan Aras dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Dalam rapat itu, Andi Iwan Aras juga meminta Direktorat Jenderal Perkeretaapian segera menetapkan jadwal peresmian jalur kereta api Maros–Barru agar masyarakat dapat segera menikmati manfaatnya.
“Kepada Bapak Direktur Jenderal Perkeretaapian, kami menantikan jadwal peresmian proyek Maros–Barru. Untuk pembangunan jalur kereta api Maros–Makassar, kami memberikan dukungan penuh kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian,” ujar Andi Iwan Aras.
Ia menilai pembangunan jaringan kereta api di Sulawesi Selatan merupakan proyek strategis yang akan memperkuat konektivitas antardaerah, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kualitas layanan transportasi massal.
Andi Iwan Aras juga menanggapi berbagai polemik yang berkembang terkait proyek kereta api di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar. Menurutnya, seluruh aspek teknis pelaksanaan proyek merupakan kewenangan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
Ketua Gerindra Sulsel ini meminta seluruh pihak memberikan ruang kepada pemerintah untuk menjalankan proyek berdasarkan kajian teknis yang telah disusun, sembari tetap membuka ruang terhadap berbagai masukan dari masyarakat.
“Terkait berbagai polemik yang berkembang di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk menentukan aspek teknis pelaksanaannya. Kami juga mengucapkan terima kasih atas alokasi anggaran pembangunan jalur kereta api Maros–Makassar. Berbagai masukan tentu dapat menjadi bahan pertimbangan, tetapi keputusan pelaksanaan tetap harus mengacu pada kajian teknis yang telah ditetapkan,” katanya.
Selain membahas pembangunan jalur kereta api, legislator asal Sulawesi Selatan tersebut juga meminta Kementerian Perhubungan memfasilitasi pembahasan mengenai penetapan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin sebagai salah satu entry point penerbangan internasional.
Menurutnya, Bandara Sultan Hasanuddin memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang kawasan timur Indonesia. Bandara tersebut juga melayani jumlah penumpang yang besar, termasuk jemaah umrah dan haji dari Sulawesi Selatan serta wilayah sekitarnya.
“Karena itu, kami memohon agar kebijakan tersebut dapat dipertimbangkan kembali, khususnya mengenai alasan tidak dimasukkannya Bandara Internasional Sultan Hasanuddin sebagai salah satu entry point bandara internasional,” ujar Andi Iwan Aras.
Ia berharap Kementerian Perhubungan dapat meninjau kembali kebijakan tersebut agar peran strategis Bandara Sultan Hasanuddin semakin optimal dalam mendukung konektivitas internasional dan pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia.(***)
