RUANG.NEWS MAROS – Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan, Alamsyah, menegaskan bahwa komunikasi publik yang akurat, mudah dipahami, dan kredibel menjadi kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses pengawasan pemilu.
Karena itu, Bawaslu Sulsel terus melakukan evaluasi terhadap kualitas komunikasi publik agar setiap informasi yang disampaikan tidak hanya cepat diterima, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Alamsyah saat membuka kegiatan Pengelolaan Kehumasan, Peliputan, dan Dokumentasi di Media Center Bawaslu Kabupaten Maros, Kamis (23/7/2026).
Menurut Alamsyah, penguatan komunikasi publik harus menjadi proses berkelanjutan yang didukung sistem kerja organisasi, bukan bergantung pada individu.
“Kita bekerja bukan by person, karena kita bekerja by system,” tegas Alamsyah.
Ia menjelaskan, tantangan kehumasan saat ini tidak lagi sebatas menyampaikan informasi secara cepat.
Yang lebih penting, kata dia, adalah memastikan informasi tersebut mampu membangun kepercayaan publik terhadap lembaga.
“Saat ini tantangan humas bukan hanya bagaimana informasi dapat tersampaikan dengan cepat, tetapi bagaimana informasi tersebut dapat dipercaya. Kredibilitas lembaga dibangun melalui komunikasi yang konsisten, transparan, dan berintegritas,” ujarnya.
Sebagai bentuk penguatan komunikasi publik, Bawaslu Sulsel secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja kehumasan seluruh Bawaslu kabupaten/kota.
Hasil monitoring Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan seluruh 24 Bawaslu kabupaten/kota di Sulawesi Selatan telah menyampaikan laporan kehumasan secara berkala.
Selama periode April hingga Juni 2026, jajaran Bawaslu di Sulawesi Selatan memproduksi sebanyak 2.498 konten media sosial, yang terdiri atas konten grafis dan video Reels.
Selain itu, Bawaslu juga menerbitkan 607 berita sebagai bagian dari diseminasi informasi pengawasan kepada masyarakat.
Meski demikian, Alamsyah menegaskan bahwa capaian tersebut bukan sekadar ukuran produktivitas publikasi.
Menurutnya, data tersebut menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas komunikasi publik agar lebih efektif menjangkau masyarakat.
“Keberhasilan kehumasan tidak hanya diukur dari banyaknya konten yang diproduksi, tetapi juga dari kemampuan membangun narasi yang kuat dan memperluas kolaborasi dengan media massa sehingga informasi pengawasan dapat menjangkau masyarakat lebih luas,” jelasnya.
Alamsyah menambahkan, evaluasi kehumasan juga mencakup kemampuan internal dalam mengelola pemberitaan serta membangun hubungan yang baik dengan media.
Kedua aspek tersebut menjadi indikator penting dalam memperkuat kredibilitas Bawaslu melalui komunikasi publik yang profesional.
“Evaluasi komunikasi publik bukan semata mengukur banyaknya konten yang diproduksi, tetapi memastikan setiap informasi yang disampaikan Bawaslu memiliki nilai bagi masyarakat, mudah dipahami, serta mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap pengawasan pemilu,” pungkas Alamsyah.(***)
