RUANG.NEWS MAKASSAR – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Makassar menerima kunjungan peserta Australia Awards Short Course: Governance and Public Policy Making for Subnational Governments (Aceh and Eastern Indonesia) di Makassar Virtual Economic Center (MARVEC), Gedung Makassar Government Center (MGC), Rabu (5/8).
Kunjungan tersebut diikuti 27 peserta yang berasal dari tiga kementerian, yakni Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, dan Kementerian Keuangan, serta perwakilan dari 12 provinsi, meliputi Aceh, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Gorontalo, Kalimantan Utara, Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya.
Rombongan diterima Kepala Dinas Kominfo Kota Makassar, Dr. Muhammad Roem. Dalam sambutannya, Roem menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Kota Makassar sebagai lokus kunjungan sekaligus memperkenalkan komitmen pemerintah kota dalam membangun tata kelola pemerintahan yang adaptif melalui pemanfaatan teknologi digital.
“Kami merasa terhormat dapat berbagi pengalaman mengenai transformasi digital yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Semoga kunjungan ini menjadi ruang bertukar pengetahuan yang bermanfaat,” ujarnya.
Rombongan dipimpin Course Leader Australia Awards Short Course, Rachel Nolan. Ia menjelaskan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari rangkaian lokakarya pra-studi sebelum para peserta mengikuti program di Australia.
Menurut Rachel, Makassar dipilih karena dinilai memiliki praktik baik dalam tata kelola pemerintahan dan transformasi digital yang dapat menjadi referensi bagi peserta dalam memperkuat kapasitas kebijakan publik, digitalisasi, dan administrasi pemerintahan di daerah.
Dalam sesi bertajuk “Digital Insight, Better Governance”, Roem memaparkan berbagai inovasi digital Pemerintah Kota Makassar, termasuk Makassar Super Apps Lontara+ yang diluncurkan pada 27 Juli 2025.
Ia menjelaskan, sebelum Lontara+ hadir, terdapat 358 aplikasi milik perangkat daerah yang berjalan secara terpisah sehingga layanan publik tidak terintegrasi dan pengelolaan aspirasi masyarakat menjadi kurang optimal.
“Melalui integrasi seluruh layanan ke dalam satu aplikasi, masyarakat kini dapat mengakses berbagai pelayanan publik dengan lebih mudah. Dampaknya, jumlah aduan masyarakat meningkat hingga 418 persen dalam satu tahun dengan jumlah pengguna aktif mencapai 88.015,” kata Roem.
Selama periode Juli 2025 hingga Agustus 2026, tercatat sebanyak 25.219 aduan masuk melalui Lontara+. Dari jumlah tersebut, 22.663 aduan berhasil diselesaikan atau setara dengan tingkat penyelesaian sebesar 89,9 persen.
Berdasarkan hasil evaluasi, sebanyak 92,5 persen pengguna menilai Lontara+ mempermudah akses layanan, 90 persen menyatakan aplikasi mudah digunakan, 87,5 persen menilai layanan menjadi lebih transparan, dan 87,5 persen mengaku puas terhadap pelayanan yang diterima. Sementara itu, lebih dari 70 persen responden menilai penanganan aduan berlangsung cepat.
Roem mengatakan, berbagai capaian tersebut turut mengantarkan Pemerintah Kota Makassar meraih sejumlah penghargaan nasional di bidang transformasi digital sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.
Selain Lontara+, Roem juga memperkenalkan layanan kegawatdaruratan Call Center 112 serta fungsi MARVEC sebagai pusat analisis dan integrasi data Kota Makassar.
Menurutnya, MARVEC memungkinkan pemerintah memantau kondisi kota secara real time, mulai dari CCTV lalu lintas, pelayanan pajak, pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), hingga berbagai indikator strategis yang menjadi dasar pengambilan keputusan berbasis data.
Pemaparan tersebut mendapat respons positif dari para peserta. Mereka aktif berdiskusi mengenai strategi integrasi layanan, pengelolaan data lintas organisasi perangkat daerah, hingga mekanisme penyelesaian aduan masyarakat.
Rachel Nolan mengaku terkesan dengan pusat pemerintahan baru Kota Makassar dan sistem digital yang diterapkan dalam merespons keluhan masyarakat.
“Saya sangat terkesan dengan Pusat Pemerintahan Makassar yang baru serta kecanggihan sistem teknologi dalam merespons keluhan warga. Sangat penting bagi masyarakat untuk mengetahui bahwa pemerintah mendengarkan dan peduli terhadap kebutuhan mereka,” ujarnya.
Ia menilai sistem yang dibangun Pemerintah Kota Makassar memudahkan masyarakat menyampaikan keluhan, termasuk melalui unggahan foto, sekaligus memberikan informasi yang jelas mengenai proses penanganannya. Menurut Rachel, sistem tersebut membantu pemerintah mengelola sumber daya secara efektif sehingga pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal.
“Dengan fondasi itu, pemerintah dapat lebih fokus meningkatkan kualitas kota, mulai dari ruang terbuka hijau, pendidikan, hingga berbagai layanan publik lainnya. Saya melihat sistem ini merupakan contoh unggulan yang menyediakan informasi berkualitas bagi para pengambil keputusan,” tutupnya.(***)
