RUANG.NEWS MAKASSAR — Panitia Khusus (Pansus) Pemajuan Kebudayaan Daerah DPRD Sulawesi Selatan terus menggenjot pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah.
Ranperda yang merupakan inisiatif DPRD Sulsel tersebut kini memasuki tahap pembahasan pasal demi pasal.
Salah satu poin penting yang menjadi perhatian dalam pembahasan ialah pengaturan mengenai Dana Abadi Kebudayaan sebagai instrumen pendukung pelestarian dan pemajuan kebudayaan di Sulawesi Selatan.
Wakil Ketua Pansus Pemajuan Kebudayaan Daerah DPRD Sulsel, Heriwawan, mengatakan rapat kali ini merupakan tahap pendalaman setelah pansus sebelumnya menyerap masukan dari berbagai pemangku kepentingan di bidang kebudayaan.
“Rapat pansus ini untuk melengkapi pembahasan yang sudah kita lakukan. Sebelumnya kami telah mengundang seluruh pemangku kepentingan kebudayaan di Sulawesi Selatan, mulai dari pemerhati budaya hingga dinas terkait di kabupaten/kota untuk memberikan masukan. Hari ini kami melanjutkan pembahasan secara lebih rinci dengan membahas pasal demi pasal bersama Biro Hukum dan Dinas Pariwisata,” ujar Heriwawan kepada wartawan usai rapat di kantor sementara DPRD Sulsel, Rabu (6/8/2026).
Menurutnya, pembahasan Ranperda masih berada pada tahap awal sehingga setiap pasal dibahas secara mendalam. Salah satu isu yang menjadi fokus adalah ketersediaan Dana Abadi Kebudayaan.
“Kami berharap ke depan tersedia Dana Abadi Kebudayaan Sulawesi Selatan. Di tingkat pusat sudah ada pengaturannya, sehingga di daerah juga diharapkan ada dukungan dengan melibatkan pemerintah daerah, pihak swasta, masyarakat, serta para pemerhati budaya untuk bersama-sama memajukan kebudayaan,” katanya.
Heriwawan menjelaskan, dana tersebut nantinya akan dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program pemajuan kebudayaan, termasuk pelestarian cagar budaya, seni, dan kegiatan budaya lainnya.
Ia mengatakan pengelolaan Dana Abadi Kebudayaan direncanakan berada di bawah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Sumber pendanaannya dapat berasal dari pemerintah pusat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), maupun kontribusi masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap pelestarian budaya.
“Anggarannya bisa berasal dari pemerintah pusat, APBD, CSR perusahaan, hingga masyarakat umum yang memiliki kepedulian terhadap kebudayaan. Di sejumlah negara, pengelolaan cagar budaya berhasil karena melibatkan sektor swasta yang memiliki perhatian terhadap pelestarian budaya. Karena itu, kami membuka ruang bagi pihak luar untuk ikut berkontribusi,” ujarnya.
Menurut Heriwawan, Dana Abadi Kebudayaan tidak hanya diperuntukkan bagi satu objek cagar budaya, tetapi akan mendukung seluruh kegiatan pemajuan kebudayaan di Sulawesi Selatan.
“Semua kegiatan kebudayaan akan mendapat dukungan, mulai dari pelestarian cagar budaya, seni, pertunjukan, hingga berbagai program pemajuan kebudayaan lainnya di seluruh Sulawesi Selatan,” katanya.
Ia berharap Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah dapat menjadi payung hukum yang kuat untuk memperluas dukungan terhadap sektor kebudayaan, termasuk mempermudah penyaluran bantuan melalui program CSR perusahaan.(***)
