RUANG.NEWS MAKASSAR — Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menegaskan pentingnya menghadirkan kesempatan kerja yang setara, terbuka, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.
Hal itu disampaikan Aliyah saat menghadiri kegiatan Layanan Kewirausahaan, Sosialisasi Penempatan Disabilitas, dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri Pemula (TKMP) yang diselenggarakan Balai Perluasan Kesempatan Kerja (BPKK) Kendari Kementerian Ketenagakerjaan RI di Aula Balai Sentra Wirajaya Kementerian Sosial RI, Jalan A.P. Pettarani, Makassar, Jumat (7/8/2026).
Kegiatan tersebut dibuka Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan RI Prof. Dr. Sukro Muhab dan diikuti sekitar 208 peserta yang terdiri atas penyandang disabilitas, pelaku Tenaga Kerja Mandiri (TKM), dunia usaha, serta berbagai pemangku kepentingan di bidang ketenagakerjaan.
Aliyah menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Ketenagakerjaan RI, khususnya BPKK Kendari, yang memilih Kota Makassar sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan tersebut.
“Atas nama Pemerintah Kota Makassar, kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu yang hadir. Kami juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Ketenagakerjaan, khususnya BPKK Kendari, karena telah menghadirkan program yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama sahabat-sahabat penyandang disabilitas di Kota Makassar,” ujar Aliyah.
Menurut dia, program tersebut menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam memberikan kesempatan yang setara kepada masyarakat untuk memperoleh pekerjaan maupun membangun usaha secara mandiri.
Aliyah menegaskan, penyandang disabilitas memiliki potensi, kemampuan, dan semangat yang sama untuk berkembang apabila diberikan ruang dan kesempatan yang adil.
“Sesungguhnya penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama seperti kita semua. Yang membedakan hanya kondisi fisik, tetapi semangat, kemampuan, dan tekad mereka tidak kalah dengan siapa pun,” katanya.
Ia mengatakan, Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat sinergi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan untuk memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kompetensi angkatan kerja, menekan angka pengangguran, serta mendorong tumbuhnya pelaku usaha mikro yang tangguh.
Aliyah juga meminta seluruh peserta memanfaatkan pelatihan tersebut secara sungguh-sungguh sebagai bekal mengembangkan usaha secara mandiri.
“Saya berharap seluruh peserta mengikuti setiap materi dengan serius, menambah ilmu, memperluas jaringan, serta meningkatkan kapasitas usaha. Jadikan kesempatan ini sebagai langkah awal membangun usaha yang berkelanjutan,” pesannya.
Mantan Anggota DPR RI Komisi IX periode 2014–2024 itu juga mengungkapkan pengalamannya saat bermitra dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Menurutnya, program Tenaga Kerja Mandiri memiliki dampak besar apabila dimanfaatkan secara bertanggung jawab karena memberikan pendampingan hingga peluang pengembangan usaha lanjutan.
“Manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Program ini tidak berhenti sampai di sini, tetapi memiliki tahapan lanjutan berupa pendampingan bahkan penguatan modal usaha bagi peserta yang menunjukkan perkembangan usahanya,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala BPKK Kendari Mashur Malaka menjelaskan, BPKK Kendari merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Ketenagakerjaan RI dengan wilayah kerja meliputi Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua.
Menurutnya, kegiatan tersebut bertujuan memberikan pembekalan, informasi, dan pemahaman mengenai kewirausahaan inklusif sekaligus memperkuat komitmen pemerintah dalam menciptakan kesempatan kerja yang terbuka, setara, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi.
“Kegiatan ini diikuti sekitar 208 peserta yang terdiri dari penyandang disabilitas, pelaku usaha, serta perusahaan yang diharapkan dapat membuka peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat,” jelas Mashur.
Pada kesempatan yang sama, Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan RI Prof. Dr. Sukro Muhab menegaskan bahwa pengembangan kewirausahaan menjadi salah satu solusi strategis untuk mengurangi angka pengangguran di Indonesia.
Ia menyebutkan, sekitar 59 persen tenaga kerja Indonesia saat ini berada di sektor informal. Karena itu, penguatan kewirausahaan perlu terus didorong melalui berbagai program pelatihan, vokasi, dan perluasan kesempatan kerja.
“Kementerian Ketenagakerjaan tidak hanya menyiapkan tenaga kerja siap masuk industri, tetapi juga mencetak masyarakat yang siap menjadi wirausaha sehingga mampu menciptakan lapangan kerja baru,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, Sukro Muhab juga menyerahkan cendera mata kepada Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham sebagai bentuk apresiasi atas dukungan Pemerintah Kota Makassar terhadap pelaksanaan program perluasan kesempatan kerja.
Aliyah turut didampingi Plt. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Zainal Ibrahim.
Hadir pula Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Khusus, Kepala BPVP Makassar, Kepala BPKK Kendari, Kepala BPVP Kendari, Kepala Balai K3 Makassar, Kepala BPVP Pangkep, Kepala BPVP Bantaeng, serta Kepala Balai Sentra Wirajaya Kementerian Sosial RI.(***)
