RUANG.NEWS BARRU — Pengawasan partisipatif menjadi salah satu strategi untuk mempersiapkan masyarakat mengawal Pemilu 2029 yang berintegritas.
Upaya tersebut dinilai tidak harus menunggu tahapan pemilu dimulai, tetapi dapat dilakukan sejak masa non-tahapan dengan menjadikan evaluasi pemilu sebelumnya sebagai pijakan.
Hal itu menjadi salah satu fokus dalam Sosialisasi dan Penguatan Pengawasan Partisipatif dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Barru, Rabu (12/8/2026).
Forum tersebut juga menjadi ruang untuk membahas penguatan partisipasi masyarakat dalam mengawal penyelenggaraan Pemilu 2029.
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menilai pengawasan partisipatif merupakan pendekatan strategis untuk meningkatkan integritas dan kualitas Pemilu dan Pemilihan.
Menurut dia, keterlibatan masyarakat penting karena Bawaslu tidak mungkin menjangkau seluruh persoalan pengawasan seorang diri.
“Bawaslu sebagai pengawas penyelenggaraan pesta demokrasi itu tidak akan bisa one-man show, tidak mungkin bisa jalan sendiri, tidak mungkin bisa menangani sendiri. Harus ada telinganya, matanya, perpanjangan tangannya,” ujar Taufan.
Menurut Taufan, ruang partisipasi masyarakat perlu diarahkan pada keterlibatan yang lebih nyata.
Pelatihan dan forum, kata dia, penting untuk membangun pengetahuan, tetapi partisipasi masyarakat tidak boleh berhenti pada kegiatan tersebut.
“Saya pribadi tidak cukup dengan pelatihan-pelatihan, tidak cukup dengan forum-forum,” katanya.
Taufan menilai keterlibatan masyarakat diperlukan untuk memastikan berbagai persoalan kepemiluan dapat diketahui dan dikawal sejak dini.
Kehadiran masyarakat menjadi bagian dari kekuatan pengawasan yang dapat memperluas jangkauan Bawaslu dalam mengawal penyelenggaraan pemilu.
Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli menyampaikan pandangan serupa. Menurut dia, masa non-tahapan merupakan ruang strategis untuk membangun kesadaran dan kesiapan masyarakat menghadapi Pemilu 2029.
“Menjelang Pemilu 2029, yang tahapannya akan dimulai pada 2027, kesiapan masyarakat sejak dini menjadi faktor penentu bagi terciptanya penyelenggaraan pemilu yang berintegritas,” kata Mardiana.
Dia menjelaskan, partisipasi publik mencakup keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi seluruh proses kepemiluan, mencegah pelanggaran, menjaga netralitas, serta memastikan pelaksanaan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
“Pengawasan partisipatif tidak terbatas pada penggunaan hak pilih saat pemungutan suara. Partisipasi publik mencakup keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi seluruh proses kepemiluan, mencegah pelanggaran, menjaga netralitas, serta memastikan pelaksanaan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil,” ujarnya.
Mardiana mendorong masyarakat yang memiliki kapasitas, pengalaman, dan kepedulian terhadap demokrasi untuk mengambil peran nyata.
Menurut dia, keterlibatan warga diperlukan karena potensi pelanggaran dapat muncul di ruang sosial maupun digital, sementara pengawasan tidak dapat hanya dibebankan kepada lembaga penyelenggara.
“Melalui pengawasan partisipatif, masyarakat menjadi mitra Bawaslu dalam mencegah politik uang, mengawal netralitas ASN, menangkal disinformasi, dan melaporkan dugaan pelanggaran,” ujar Mardiana.
Menurutnya, pengawasan yang melibatkan masyarakat secara aktif dapat memperluas jangkauan pengawasan sekaligus memperkuat legitimasi dan kualitas penyelenggaraan Pemilu 2029.
“Partisipasi publik yang kuat akan memperluas jangkauan pengawasan sekaligus memperkuat legitimasi dan kualitas Pemilu 2029,” pungkasnya.(***)
