RUANG.NEWS, MAKASSAR — Legislator DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) dari Fraksi Partai Gerindra Patudangi Azis meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel memberikan penjelasan terkait anggaran bantuan keuangan dalam pembahasan APBD Perubahan 2026.
Patudangi secara khusus meminta data belanja bantuan keuangan yang mencapai sekitar Rp300 miliar.
Ia ingin mengetahui pihak-pihak yang menerima bantuan tersebut serta memastikan alokasi anggarannya sesuai kebutuhan daerah.
Permintaan itu disampaikan dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel saat membahas ekspose Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, Rabu (12/8/2026).
Rapat tersebut turut dihadiri Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel, Reza Faisal Saleh.
Patudangi Minta Data Bantuan Keuangan Rp300 Miliar
Dalam rapat tersebut, Patudangi Azis meminta Pemprov Sulsel membuka secara rinci data belanja bantuan keuangan yang nilainya sekitar Rp300 miliar.
Ia mempertanyakan pihak yang menerima bantuan tersebut, termasuk kemungkinan alokasi untuk daerah pemilihan (Dapil) Bulukumba dan Sinjai.
“Kepada siapa yang diberikan bantuan? Kalau ada di Dapil Bulukumba dan Sinjai, maka saya akan menanyakan kepada masyarakat Bulukumba dan Sinjai ketika kami reses dan melakukan pengawasan,” kata Patudangi.
Menurutnya, data tersebut penting bagi DPRD untuk menjalankan fungsi pengawasan sekaligus memastikan penggunaan anggaran pemerintah daerah dapat dipertanggungjawabkan.
Selain menyoroti bantuan keuangan, Patudangi juga meminta Pemprov Sulsel memberi perhatian terhadap penyelesaian pembayaran sisa pembebasan lahan Stadion Sudiang senilai Rp18 miliar.
Soroti Sisa Pembayaran Lahan Stadion Sudiang
Patudangi menilai Stadion Sudiang memiliki peran penting dalam pengembangan kawasan selatan Sulsel sehingga pemerintah perlu memastikan pembangunan proyek tersebut berjalan sesuai target.
Ia mengaku telah meninjau langsung lokasi Stadion Sudiang sekitar satu bulan lalu. Dari hasil peninjauan itu, ia menemukan sejumlah persoalan yang masih berpotensi menghambat pembangunan.
Salah satu persoalan tersebut berkaitan dengan pembayaran lahan yang belum tuntas.
Patudangi menyebut pihak yang sebelumnya dinyatakan sebagai pemenang telah menerima pembayaran, tetapi masih terdapat kewajiban yang perlu diselesaikan Pemprov Sulsel.
“Kalau persoalan pembayaran ini tidak segera ditangani, target kita untuk menyelesaikan pembangunan pada tahun 2027 bisa terganggu,” ujarnya.
Ia berharap Pemprov Sulsel memasukkan kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan sisa pembayaran lahan tersebut dalam skema APBD Perubahan 2026.
Menurut Patudangi, penyelesaian persoalan lahan menjadi salah satu kunci agar pembangunan Stadion Sudiang dapat berjalan tanpa hambatan dan mencapai target penyelesaian pada 2027.(***)
