RUANG.NEWS MANADO — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menegaskan bahwa antrean kendaraan, khususnya truk, di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara bukan terjadi karena kelangkaan pasokan BBM.
Menurutnya, antrean panjang muncul akibat praktik pembelian BBM bersubsidi oleh kendaraan yang seharusnya menggunakan BBM nonsubsidi.
Nurdin menyampaikan hal tersebut setelah memimpin pertemuan Komisi VI DPR RI dengan BUMN energi yang turut dihadiri Pertamina Patra Niaga untuk membahas distribusi BBM bersubsidi di Manado, Sulawesi Utara, Selasa (11/8/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Komisi VI DPR RI menerima sejumlah temuan terkait antrean kendaraan di SPBU. Nurdin mengatakan fenomena itu terjadi di hampir seluruh wilayah Sulawesi Utara.
“Kita mendapatkan berbagai temuan. Untuk itu, kita melakukan klarifikasi dan berdiskusi untuk mencari jalan keluar. Salah satunya, hampir di seluruh daerah terjadi antrean truk yang akan membeli BBM di SPBU,” kata Nurdin seusai pertemuan dalam rangka kunjungan kerja Komisi VI DPR RI ke Sulawesi Utara.
Nurdin Halid Soroti Penyalahgunaan BBM Subsidi
Nurdin menilai pemerintah dan pihak terkait perlu segera mengatasi antrean tersebut agar kondisi di lapangan tidak menimbulkan persepsi bahwa Pertamina gagal menjamin ketersediaan energi.
Berdasarkan hasil klarifikasi, kata Nurdin, pasokan BBM sebenarnya dalam kondisi aman. Namun, disparitas harga antara BBM subsidi dan nonsubsidi mendorong kendaraan yang seharusnya melayani kebutuhan industri untuk membeli BBM subsidi, termasuk Solar.
“Memang harus dilakukan tindakan tegas, baik oleh Pertamina maupun aparat penegak hukum, agar antrean BBM itu tidak mencerminkan bahwa Pertamina tidak siap mendistribusikan minyak. Ternyata tidak terjadi kelangkaan. Yang terjadi adalah adanya pembeli BBM atau truk-truk yang seharusnya untuk industri, bukan untuk sembilan bahan pokok dan bukan untuk angkutan umum, tetapi kemudian membeli BBM bersubsidi,” jelas politikus Fraksi Partai Golkar tersebut.
Menurut Nurdin, pengawasan dan penindakan perlu diperkuat untuk memastikan BBM bersubsidi tepat sasaran. Ia menilai kendaraan yang tidak masuk dalam kategori penerima BBM subsidi tidak seharusnya mengambil jatah masyarakat yang berhak.
Pertamina Perketat Pengawasan di SPBU
Direktur Optimasi Hilir dan Distribusi PT Pertamina Patra Niaga, Hari Purnomo, mengatakan pihaknya terus memperketat pengawasan terhadap pola pengisian BBM di SPBU. Langkah tersebut bertujuan mencegah berbagai bentuk penyalahgunaan, termasuk pengisian berulang atau pelangsiran.
Hari mengungkapkan, petugas di lapangan menemukan indikasi kendaraan yang telah dimodifikasi dengan tangki rakitan atau kompartemen tambahan. Modifikasi tersebut memungkinkan kendaraan menampung BBM dalam jumlah besar yang diduga kemudian disalurkan kembali ke sektor industri.
“Di beberapa tempat, yang diketahui sendiri oleh Kepala BPH, sering kali mobil dimodifikasi untuk membeli BBM. Ada truk yang ditambah semacam kompartemen-kompartemen tambahan dan indikasinya untuk berpindah ke industri,” ujar Hari.
Pertamina Patra Niaga juga berkomitmen memperketat pengendalian antrean kendaraan di area SPBU. Perusahaan menyiagakan petugas untuk mengatur arus lalu lintas di sekitar SPBU agar antrean kendaraan besar tidak mengganggu pengguna jalan lainnya.
Dengan langkah tersebut, pengawasan distribusi BBM subsidi di Sulawesi Utara diharapkan semakin efektif sekaligus memastikan BBM subsidi tersalurkan kepada masyarakat dan sektor yang memang berhak menerimanya.(***)
