RUANG.NEWS JAKARTA – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Hamka B. Kady mendorong Pemerintah menambah alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Menurutnya, tambahan TKD penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus mendukung program kerakyatan yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.
“Catatan kami untuk mendorong Pemerintah Pusat, utamanya nanti di dalam penyusunan RAPBN 2027, kita berharap ada tambahan-tambahan, ada peningkatan transfer ke daerah dibanding dengan tahun yang lalu,” ujar Hamka B. Kady di sela-sela Sidang Tahunan dan Sidang Bersama MPR-DPR-DPD RI jelang Pidato Kenegaraan Presiden-Rapat Paripurna RAPBN 2027 DPR RI di Senayan, Jakarta, kemarin.
Legislator Fraksi Partai Golkar itu menilai penambahan TKD mendesak untuk menggerakkan perekonomian daerah.
Ia menyebut sejumlah daerah menghadapi penurunan kapasitas fiskal sehingga membutuhkan dukungan anggaran yang lebih kuat dari Pemerintah Pusat.
Menurut Hamka, penguatan fiskal daerah juga perlu berjalan selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat.
Langkah tersebut penting untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional pada kisaran 5,8 hingga 6 persen pada 2027.
Selain meningkatkan TKD, Hamka meminta Pemerintah lebih proaktif menggali potensi penerimaan negara, khususnya dari sektor perpajakan.
Ia melihat masih terdapat ketidakseimbangan antara pemasukan (inflow) dan pengeluaran (outflow) dalam struktur APBN.
Kondisi tersebut, menurut dia, dapat menghambat pembangunan dan pelaksanaan program pemerintah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).
“Oleh karena itu, ke depan ini kita harus bersinergi baik-baik mengenai seluruh program-program yang masih bisa kita lanjutkan, yang mana bisa diefisienkan, yang mana yang untuk sementara bisa ditunda dulu,” imbuhnya.
DAU Masih Banyak Terserap untuk Belanja Pegawai
Terkait skema TKD yang menjadi bagian dari formulasi bersama kementerian terkait, Hamka menyebut terdapat sejumlah instrumen utama yang menjadi tumpuan pendanaan daerah.
Salah satunya adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Hamka memberi catatan bahwa pemerintah daerah masih banyak menggunakan DAU untuk memenuhi belanja pegawai, termasuk gaji, serta kebutuhan operasional pemerintahan.
Kondisi itu membuat ruang fiskal daerah untuk membiayai pembangunan fisik menjadi terbatas.
Instrumen lainnya adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berperan penting dalam mendukung pembangunan daerah.
Selain itu, Dana Bagi Hasil (DBH) juga menjadi salah satu sumber pendanaan yang penting bagi pemerintah daerah.
“Dari situlah Pemerintah Daerah bisa bergerak untuk memperkuat fiskalnya. Karena ada daerah yang boleh dikatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya rendah. Kalau PAD rendah mau ngapain, gaji pun saya enggak selesai-selesai,” tandasnya.
Hamka menilai keseimbangan fiskal dan sinergi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah menjadi kunci untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
Dengan penguatan TKD dan koordinasi kebijakan fiskal yang lebih baik, Banggar DPR RI optimistis target pertumbuhan ekonomi hingga 6 persen pada 2027 dapat tercapai secara efektif dan tepat sasaran.(***)
