RUANG.NEWS JAKARTA — Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung menilai Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah baru pembangunan Indonesia yang berfokus pada kemandirian bangsa.
Menurutnya, kemandirian tersebut tidak cukup hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi harus menghasilkan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Tamsil menilai arah kebijakan nasional memiliki pijakan konstitusional yang kuat, terutama Pasal 33 UUD 1945, dan perlu diterjemahkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ia menyebut rangkaian kebijakan tersebut sebagai “Spiral Kesejahteraan Asta Cita”, yakni kebijakan yang bergerak secara simultan dan saling memperkuat.
“Saya menginterpretasikan satu pesan besar dari pidato Presiden, Indonesia sedang bergerak serentak di berbagai lini untuk mandiri. Ini adalah efek berantai,” ujar Tamsil di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat (14/8).
Menurut Tamsil, upaya membangun kemandirian bangsa menjadi tren di berbagai negara, baik negara berkembang maupun negara maju.
Kondisi tersebut muncul seiring ketegangan geopolitik, gangguan rantai pasok, dan ketidakpastian ekonomi global.
Tamsil secara khusus mengapresiasi capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.
Ia menilai kemampuan memenuhi kebutuhan pangan sendiri menjadi salah satu ukuran paling mendasar dari kemandirian sebuah bangsa.
“Bangsa yang tidak mampu memberi makan rakyatnya sendiri akan selalu memiliki ketergantungan kepada bangsa lain. Karena itu, swasembada pangan bukan kebijakan pertanian biasa, tetapi ekspresi strategi politik kedaulatan,” katanya.
Pasal 33 UUD 1945 Jadi Landasan
Tamsil melihat makna kemandirian tersebut lebih jauh. Menurutnya, agenda yang disampaikan Presiden memiliki kaitan langsung dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan perekonomian nasional dalam kerangka kepentingan rakyat melalui penguasaan negara atas kekayaan nasional.
“Yang menarik dari arah pemerintahan Presiden Prabowo adalah upaya membawa semangat Pasal 33 dari teks konstitusi ke dalam kebijakan ekonomi. Kemandirian pangan, hilirisasi, pengelolaan aset negara, penguatan koperasi dan ekonomi rakyat, semuanya harus dibaca dalam kerangka itu,” ujar Tamsil.
Ia menegaskan Pasal 33 tidak boleh berhenti sebagai norma konstitusional dalam kajian hukum tata negara. Pemerintah perlu menjadikannya landasan dalam merancang kebijakan ekonomi dan anggaran negara.
“Presiden sedang melakukan kalibrasi kiblat bangsa setelah terlalu lama kita berpaling arah. Pasal 33 harus hidup sebagai ruh kebijakan,” tegasnya.
Tamsil menilai implementasi Pasal 33 semakin relevan di tengah perubahan lanskap ekonomi global. Menurutnya, negara perlu memiliki kapasitas untuk menjaga kepentingan nasional tanpa mematikan dinamika pasar.
“Kita tidak sedang membangun ekonomi yang anti pasar. Pasar tetap penting. Tetapi pasar harus ditempatkan dalam ekosistem yang memastikan kepentingan rakyat dan kepentingan nasional tidak dikorbankan,” katanya.
Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan sejumlah capaian pemerintah di sektor pangan serta perkembangan pertumbuhan ekonomi nasional. Bagi Tamsil, pemerintah tidak boleh hanya mengejar angka pertumbuhan ekonomi.
Ia menilai pertumbuhan ekonomi harus memberikan manfaat nyata bagi petani, buruh, pelaku usaha, dan seluruh lapisan masyarakat.
“Kita membaca arah kebijakan pemerintah mengejar pertumbuhan ekonomi tidak berhenti menjadi statistik. Namun harus punya daya dorong yang dinikmati oleh petani, buruh, pelaku usaha dan seluruh lapisan masyarakat,” ujar senator asal Sulawesi Selatan tersebut.
Sebagai mantan pimpinan Badan Anggaran DPR RI, Tamsil menilai pembangunan tidak cukup hanya melalui penetapan kebijakan.
Pemerintah juga perlu menerjemahkannya ke dalam desain anggaran yang mampu menciptakan efek berganda.
“Pidato Nota Keuangan Presiden merupakan bagian penting dari arah yang sama. Kalau Pasal 33 adalah kompas ekonomi kita, maka APBN adalah mesinnya. Di sinilah kebijakan diterjemahkan menjadi alokasi yang harus menghasilkan multiplier effect bagi rakyat,” ujarnya.
Menurut Tamsil, setiap rupiah APBN harus memiliki daya ungkit. Anggaran tidak sekadar terserap, tetapi harus menggerakkan produksi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya beli, memperkuat ekonomi daerah, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan.
“Indikator APBN harus dilihat dengan paradigma baru. Bukan sebatas berapa besar yang dibelanjakan atau berapa tinggi penyerapannya. Yang jauh lebih esensial adalah berapa besar nilai ekonomi dan manfaat sosial yang lahir dari setiap rupiah yang dibelanjakan,” tegasnya.
Ia mencontohkan belanja pangan. Menurutnya, anggaran pangan seharusnya tidak hanya memastikan ketersediaan bahan pangan, tetapi juga meningkatkan produksi dan menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas.
“Kalau anggaran pangan hanya menghasilkan beras, efeknya terbatas. Tetapi kalau anggaran pangan meningkatkan produksi petani dan membuka lapangan kerja dan daya beli masyarakat, maka satu rupiah anggaran telah menciptakan banyak nilai ekonomi,” ujarnya.
Kebijakan Harus Saling Menguatkan
Karena itu, Tamsil meminta pemerintah membaca kebijakan di berbagai sektor sebagai satu rangkaian yang saling menguatkan. Swasembada pangan memperkuat produksi, hilirisasi menciptakan nilai tambah, reformasi dan konsolidasi BUMN meningkatkan efisiensi aset negara, sedangkan penguatan koperasi memperluas akses ekonomi rakyat.
Seluruh kebijakan tersebut, kata dia, harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Inilah spiralnya. Kebijakan tidak berjalan sendiri-sendiri, namun menciptakan daya dorong bagi kebijakan lainnya,” katanya.
Tamsil juga mengapresiasi langkah pemerintah melakukan transformasi kelembagaan dan pembenahan BUMN.
Presiden menyampaikan bahwa dalam 21 bulan pemerintahan telah melahirkan 121 kebijakan transformatif dan mengonsolidasikan sekitar 250 entitas BUMN melalui Danantara.
Presiden juga menyebut penghematan yang mencapai sekitar Rp50 triliun.
Menurut Tamsil, angka tersebut penting, tetapi substansi reformasi jauh lebih utama.
“Yang kita perlukan bukan cuma mengurangi jumlah perusahaan. Yang lebih penting adalah menghilangkan struktur yang tumpang tindih, mengurangi biaya birokrasi, dan memastikan aset negara bekerja lebih produktif untuk rakyat,” ujarnya.
Tamsil menegaskan aset negara tidak boleh sekadar menjadi angka dalam laporan keuangan. Pemerintah harus mengelola aset tersebut agar menciptakan nilai tambah bagi negara dan rakyat.
Menurutnya, reformasi BUMN harus menjadi bagian dari agenda besar untuk meningkatkan produktivitas ekonomi nasional.
DPD RI Dorong Kolaborasi Pusat dan Daerah
Tamsil menambahkan, pemerintah pusat tidak mungkin menjalankan pembangunan nasional sendirian. Karena itu, ia menilai politik kolaborasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan Asta Cita.
“Asta Cita tidak akan menjadi spiral kalau setiap sektor berjalan sendiri-sendiri. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, parlemen, dunia usaha, koperasi, dan masyarakat harus bergerak dalam satu orkestra pembangunan,” ujarnya.
Menurut Tamsil, politik tidak boleh berhenti pada kontestasi kepentingan. Politik harus mampu membangun titik temu agar agenda pembangunan yang menyangkut kepentingan rakyat dapat berjalan bersama.
“Tugas kita juga membangun solidaritas dan kolaborasi. Agar kebijakan yang baik bisa dikerjakan bersama dan manfaatnya sampai kepada rakyat,” katanya.
Ia menilai DPD RI memiliki posisi penting karena keberhasilan pembangunan nasional pada akhirnya harus terlihat di daerah.
“Dari perspektif DPD, kami melihat APBN bukan hanya sebagai dokumen fiskal pemerintah pusat. APBN adalah instrumen pemerataan pembangunan. Ukurannya harus terlihat di daerah,” ujar Tamsil.
Ia menekankan pentingnya solidaritas antara pemerintah pusat dan daerah, pemerintah dan parlemen, serta dunia usaha dan masyarakat. Menurutnya, pembangunan akan semakin kuat ketika seluruh kepentingan tersebut saling terhubung.
Tamsil menegaskan Asta Cita bukan sekadar kumpulan program yang berdiri sendiri. Ia harus dipahami sebagai arsitektur pembangunan yang saling menguatkan, terutama dalam mendorong kepentingan nasional melalui implementasi Pasal 33 UUD 1945.
Ia pun menekankan bahwa arah kemandirian yang disampaikan Presiden perlu dijaga dan dikawal bersama agar tidak berhenti sebagai kebijakan pemerintah, tetapi benar-benar menghasilkan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat.(***)
