RUANG.NEWS MAKASSAR — Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly, menegaskan pentingnya peran camat dan lurah dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Hal itu disampaikan saat membuka kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Pemerintahan 2025 di Hotel Novotel Makassar, Senin (24/11).
Zulkifly mengatakan seluruh aktivitas pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan harus berpedoman pada regulasi, terutama Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).
“Kegiatan ini merupakan bagian dari tupoksi camat dan lurah, terutama terkait pelaksanaan kebijakan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Semua harus berbasis regulasi, khususnya Permendagri Nomor 18 Tahun 2020,” ujarnya.
Ia menjelaskan, aturan tersebut mengatur mekanisme penilaian kinerja pemerintah daerah melalui beberapa instrumen, seperti LPPD, LKPJ, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), dan Ringkasan LPPD (RLPPD).
Seluruh laporan itu menjadi indikator capaian penyelenggaraan pemerintahan yang akan dinilai pemerintah pusat, DPRD, dan masyarakat.
“LPPD menjadi instrumen untuk mengukur capaian program pemerintah kota. LKPJ dilaporkan ke DPRD, sementara RLPPD disampaikan kepada masyarakat. Semua saling terkait dan wajib dipahami camat dan lurah,” kata mantan Kepala Bappeda Makassar itu.
Zulkifly juga mengingatkan bahwa pemerintah daerah wajib memenuhi enam Standar Pelayanan Minimal (SPM), yakni pendidikan, kesehatan, sosial, pekerjaan umum, permukiman, serta keamanan dan ketertiban masyarakat.
Ia menekankan bahwa pemenuhan SPM merupakan prioritas sebelum program diarahkan pada visi–misi wali kota.
“SPM itu pelayanan dasar. Enam bidang ini dikontrol ketat pemerintah pusat dengan indikator kinerja kunci. Termasuk keamanan dan ketertiban yang menjadi tugas langsung camat dan lurah,” jelasnya.
Pada kesempatan itu, mantan Camat Ujung Pandang tersebut menyoroti peran lurah dalam pembinaan masyarakat, pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik, serta koordinasi kamtibmas melalui sinergi bersama TNI–Polri.
Selain itu, Zulkifly mengingatkan pentingnya pengawasan menjelang Pemilihan RT/RW yang akan segera digelar.
Ia menyebut pemilihan tersebut kerap menjadi isu sensitif secara politik, sosial, dan ekonomi sehingga membutuhkan ketegasan dalam menjaga netralitas aparatur.
“Pemilihan RT/RW ini seksi secara politik dan banyak kepentingan masuk. Karena itu, camat dan lurah wajib netral dan berpegang pada Perwali Nomor 20 Tahun 2025 serta juknisnya. Jangan mengambil keputusan di luar regulasi,” tegasnya.
Ia berharap kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut diikuti secara saksama karena penilaian LPPD akan dilakukan paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun anggaran.
“LPPD dinilai pada bulan Maret, sehingga semua harus disiapkan sejak sekarang, baik administrasi maupun teknis. Saya harap camat dan lurah memahami betul tupoksinya dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan penyelenggaraan pemerintahan,” ujarnya.
Kegiatan tersebut digelar oleh Bagian Tata Pemerintahan Setda Makassar. Hadir Kabag Tata Pemerintahan Armin Paerah, serta narasumber Kasdim Makassar Letkol Inf Wahyu dan perwakilan Satpol PP.(**)
