RUANG.News, MAKASSAR, – DPRD Kota Makassar bersama pemerintah kota tengah mengebut pembahasan APBD tahun anggaran 2026. Targetnya, hasil pembahasan sudah bisa disahkan sebelum November 2025 berakhir.
Sekretaris DPRD Kota Makassar, Andi Rahmat Mappatoba, menegaskan proses finalisasi Ranperda APBD Pokok 2026 berjalan sesuai jadwal. Dia menyebut seluruh tahapan telah disusun mengikuti kalender Badan Musyawarah (Bamus).
“Kita masuk ke tahapan penjelasan wali kota terkait dengan ranperda APBD Pokok tahun 2026. InsyaAllah kita running sesuai dengan jadwal Bamus,” kata Rahmat, Senin (24/11) di Balai Kota Makassar.
Senin kemarin, digelar dua rapat paripurna di DPRD Kota Makassar. Rapat pertama membahas penetapan hasil reses, sedangkan rapat kedua berfokus pada penjelasan wali kota terkait Ranperda atau ide pokok APBD 2026.
Selasa, DPRD Kota Makassar dijadwalkan menggelar paripurna untuk pemandangan umum fraksi. Dua hari kemudian, rapat paripurna berikutnya akan membahas tanggapan wali kota terhadap masukan fraksi.
“Insyaallah ini akan di-running sesuai jadwal. Mudah-mudahan akhir bulan November ini kita sudah tetapkan ranperda pokok APBD kita tahun 2026,” kata Rahmat.
Sebelumnya, DPRD Kota Makassar bersama pemerintah kota menyelesaikan pembahasan dan penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2026 lebih cepat dari jadwal.
Estimasi APBD Pokok 2026 berada di kisaran Rp5,1 triliun. Finalisasi dokumen anggaran itu digelar melalui rapat paripurna di Balai Kota Makassar, Senin (17/11) lalu.
Ketua DPRD Makassar, Supratman, mengatakan bahwa sebelum tahap finalisasi, dokumen tersebut dikembalikan ke pemerintah kota untuk review Inspektorat selama 5-10 hari guna memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan ketentuan yang berlaku.
Meski begitu, deadline untuk penetapan APBD tidak berubah.
“Batas ketok palu atau penetapan itu kan di 30 November. Kalau bukan tanggal 29, tanggal 30 lah kita penetapan,” kata Supratman.
Supratman juga menyinggung adanya koreksi APBD akibat pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Pemotongan TKD dari pusat itu, kata dia, dipastikan akan memengaruhi total APBD Kota Makassar. Namun, pemerintah kota saat ini berupaya menutupi sebagian kekurangan tersebut dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak dan sumber lainnya.
“Jadi, kemungkinan dari Rp501 miliar itu tidak secara total berkurang di situ. Memang dana transfer kita berkurang kurang lebih Rp500 miliar, tapi pemerintah kota itu menutupi dengan hasil itu kurang lebih Rp200-300 miliar,” beber Supratman. (*)
