RUANG.News, JAKARTA – Komisi VIII DPR RI meyakini kerugian akibat banjir bandang dan longsor yang melanda Sumatera dan Aceh mencapai lebih dari Rp200 triliun.
Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, mengatakan bencana ini merupakan konsekuensi dari kebijakan pemerintah yang memberi legalisasi pemanfaatan hutan kepada korporasi selama bertahun-tahun.
“Sekarang sebetulnya kerugian kita berapa? Saya meyakini di atas Rp200 triliun,” kata Marwan di Kompleks Parlemen, Rabu (3/12/2025).
Marwan mengatakan, Komisi VIII sejak awal mengusulkan agar banjir di Sumut, Sumbar, dan Aceh ditetapkan sebagai darurat nasional agar penanganan dapat dikoordinasikan lebih efektif dengan melibatkan berbagai pihak.
Karena status tersebut belum ditetapkan, ia menilai komando penanganan bencana menjadi tidak jelas.
Ia juga menyoroti keterbatasan BNPB yang belum mampu menjangkau seluruh wilayah terdampak.
“Kalau seperti ini besarnya kejadian bencana, BNPB kemudian Kemensos tak cukup kuat,” ujarnya.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, turut mengakui adanya hambatan dalam proses evakuasi dan distribusi bantuan.
Ia menyebut, masih banyak wilayah terisolasi dan korban yang belum ditemukan.
“Masih banyak korban yang belum ditemukan, masih banyak wilayah yang terisolasi,” kata Puan.
Meski begitu, Puan mengatakan penetapan bencana nasional memiliki pertimbangan khusus dari pemerintah. DPR, lanjutnya, mengikuti seluruh masukan terkait usulan tersebut.
“Seperti yang saya sampaikan, hari ini fokus kami adalah memastikan bantuan bisa diberikan secara efektif,” ujar Puan.
# Pemerintah Belum Mau Terima Bantuan Internasional #
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menyatakan APBN cukup untuk mengatasi bencana banjir bandang yang menerjang sejumlah wilayah di Pulau Sumatera.
Ia menyampaikan, pemerintah memiliki komponen dana siap pakai untuk kesiapsiagaan bencana.
“Cukup. Jadi kan di dalam APBN itu ada yang namanya Dana Siap Pakai yang memang diperuntukkan untuk kesiapsiagaan kebencanaan,” kata Pras di Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Rabu (3/12).
Pras menyebut, dana siap pakai yang dimiliki pemerintah, setidaknya dalam dua hari terakhir kini berada di kisaran Rp500 miliar.
Pras juga menyampaikan Prabowo juga telah memberikan instruksi langsung apabila Dana Siap Pakai perlu ditambah, maka pemerintah siap menambahkannya.
“Dan ini juga termasuk berlaku kepada beberapa K/L terkait. Contoh misalnya TNI maupun Kepolisian yang kita semua melihat bahwa TNI maupun Polri salah satu garda terdepan di dalam proses penanganan bencana, yang tentunya itu membutuhkan sumber daya keuangan yang itupun akan kita back up,” ujarnya.
Selain itu, Pras mengatakan hingga kini pemerintah belum menerima bantuan internasional masuk. Ia menyatakan Pemerintah RI masih sanggup mengatasi persoalan bencana yang menimpa Sumatra.
“Meskipun kami juga mewakili Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan terima kasih karena banyak sekali atensi dari negara-negara sahabat. Baik yang mengucapkan keprihatinan maupun yang ingin memberikan bantuan, kami mengucapkan terima kasih,” ucapnya. (*)
