RUANG.News, JAKARTA – Selama masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, diprediksi akan ada sebanyak 119,5 juta orang yang bakal melakukan perjalanan keluar dan dalam provinsi. Angka tersebut menunjukkan potensi peningkatan 2,71 persen, dari 39,30 persen pada tahun lalu menjadi 42,01 persen.
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Perhubungan (Menghub), Dudy Purwagandhi, dalam Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Angkutan Nataru 2025/2026 di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat (5/12/2025).
“Menurut survei 42,01 persen penduduk Indonesia atau sekitar 119,5 juta orang berpotensi melakukan perjalanan, pada masa libur Nataru 2025/2026,” kata Dudy dalam keterangan tertulis, Sabtu (6/12/2025).
Kata dia, perkiraan tersebut merupakan hasil survei bersama yang dilakukan Kementerian Perhubungan melalui Badan Kebijakan Transportasi, bekerja sama dengan BPS, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta akademisi.
Dudy menjelaskan, kenaikan ini dipengaruhi oleh waktu libur yang lebih panjang karena bersamaan dengan libur sekolah, serta semakin membaiknya infrastruktur transportasi. Ia juga menyoroti meningkatnya minat masyarakat untuk berwisata, pulang ke kampung halaman untuk merayakan Natal, serta faktor ekonomi yang mendukung mobilitas.
Pada paparannya, ia menyebut mobil pribadi menjadi moda transportasi yang paling banyak dipilih masyarakat dengan porsi 42,78 persen atau setara 51,12 juta orang.
Moda lain yang cukup dominan adalah sepeda motor sebanyak 18,41 persen atau 22 juta orang, disusul bus 8,17 persen atau 9,76 juta orang, mobil sewa 7,43 persen atau 8,87 juta orang, dan mobil travel 6,39 persen atau 7,64 juta orang.
Sementara itu, penggunaan pesawat mencapai 3,57 persen atau 4,27 juta orang, kereta api jarak jauh 3,29 persen atau 3,94 juta orang, kapal penyeberangan 3,14 persen atau 3,75 juta orang, kapal laut 2,20 persen atau 2,62 juta orang, dan commuter line 1,93 persen atau 2,30 juta orang.
“Tingginya minat mayarakat terhadap penggunaan kendaraan pribadi mengindikasikan perlunya manajemen lalu lintas yang lebih intensif, khususnya pada ruas tol dan akses menuju simpul transportasi,” ujar Dudy.
Sebagai informasi, rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh perwakilan sejumlah lembaga terkait, seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, BMKG, Komite Nasional Keselamatan Transportasi, TNI, Polri, pimpinan tinggi Madya Kemenhub, BUMN, BUJT, serta asosiasi transportasi. (*)
