RUANG.NEWS MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar memperkuat kerja sama dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Makassar dalam upaya melindungi kesehatan masyarakat serta memastikan obat dan makanan yang beredar aman dikonsumsi.
Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi BBPOM Makassar dengan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Ruang Wali Kota, Kamis (8/1).
Pertemuan itu turut dihadiri Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, beserta jajaran perangkat daerah terkait.
Kepala BBPOM Makassar, Yosef Dwi Irwan Prakasa Setiawan, menyatakan pertemuan tersebut merupakan ajang silaturahmi sekaligus penguatan koordinasi pengawasan obat dan makanan di Kota Makassar.
“Ini silaturahmi, juga menjajaki komitmen dalam pengawasan obat dan makanan di Kota Makassar,” ujarnya.
Menurut Yosef, pengawasan obat dan makanan merupakan isu strategis karena menyangkut kesehatan masyarakat, stabilitas ekonomi, serta kualitas hidup warga.
Ia menegaskan bahwa BBPOM tidak dapat bekerja sendiri, sehingga diperlukan dukungan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan lainnya.
BBPOM Makassar disebut memiliki berbagai program yang dapat disinergikan dengan Pemerintah Kota Makassar, antara lain intervensi keamanan pangan di sekolah, keluarga, dan pasar komunitas.
Program tersebut bertujuan menanamkan kesadaran sejak dini mengenai pentingnya pangan aman.
Yosef juga menyoroti persoalan resistensi antimikroba (AMR) akibat penggunaan antibiotik yang tidak tepat.
Ia mengapresiasi penerbitan Surat Edaran Wali Kota Makassar mengenai rasionalitas penggunaan antibiotik.
“Penggunaan antibiotik yang tidak tepat dapat menyebabkan bakteri kebal. Dampaknya bisa berujung perawatan lebih lama, biaya tinggi, hingga risiko kematian,” tegasnya.
BBPOM juga mendorong sarana pelayanan kefarmasian untuk tidak menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter, serta mengingatkan pentingnya pengawasan penggunaan antibiotik pada hewan ternak.
Di sektor ekonomi, BBPOM Makassar menyatakan siap mendukung pemberdayaan pelaku UMKM, termasuk fasilitasi perizinan edar dan pengujian produk.
Saat ini jumlah pelaku usaha di Makassar yang memiliki izin edar BPOM masih tergolong rendah.
“Izin edar tidak hanya soal regulasi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing produk,” kata Yosef.
Ia menambahkan, BBPOM siap terlibat dalam pengawasan keamanan pangan pada program makan gratis, serta melakukan pengujian sampel makanan secara langsung di lapangan melalui layanan keliling.
Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan pentingnya kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah bersama BBPOM dalam menjaga kualitas kesehatan masyarakat.
“Kami membutuhkan dukungan banyak pihak. Sinergi ini sudah berjalan baik dan ke depan harus terus diperkuat,” ujarnya.
Munafri menyebut salah satu fokus pemerintah kota adalah memastikan pelaku usaha kuliner memiliki sertifikat laik sanitasi dan higienitas.
Kebijakan tersebut dinilai penting untuk menjamin kesehatan masyarakat sekaligus mendukung daya saing pariwisata.
Ia juga menekankan standar kebersihan toilet di rumah makan dan tempat usaha kuliner sebagai bagian dari citra kota.
“Masalah toilet tidak bisa dianggap sepele. Selain soal kesehatan dan estetika, ini berkaitan dengan citra Makassar,” katanya.
Munafri berharap BBPOM dapat berperan aktif dalam proses sertifikasi higienitas dan sanitasi, serta edukasi penggunaan obat yang rasional di masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa kebiasaan mengonsumsi obat, termasuk antibiotik, tanpa indikasi medis dapat menimbulkan dampak jangka panjang.
“Kami berharap BBPOM benar-benar bersama kita mencegah penyalahgunaan obat di masyarakat,” pungkasnya.(**)
