RUANG.NEWS MAKASSAR – Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan merekomendasikan pergantian team leader pada proyek irigasi multiyears 2025–2027.
Rekomendasi tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama pemenang tender manajemen konstruksi (MK) di Kantor Sementara DPRD Sulsel, Makassar, Senin (19/1).
Rapat kerja tersebut membahas empat paket rehabilitasi daerah irigasi. Paket pertama meliputi Kabupaten Maros, Gowa, Bulukumba, dan Sinjai.
Paket kedua mencakup Kabupaten Bone, Soppeng, dan Wajo. Paket ketiga meliputi Kabupaten Pangkep, Barru, Sidrap, dan Pinrang. Sementara paket keempat mencakup Kabupaten Enrekang, Toraja Utara, Luwu, Luwu Utara, dan Luwu Timur.
Anggota Komisi D DPRD Sulsel, Muhammad Sadar, menyoroti penunjukan Nawawi sebagai team leader dari PT Kogas Driyap Konsultan Wilayah Makassar.
Ia menyebut Nawawi sebelumnya terlibat dalam proyek Bendung dan Embung Lalengrie di Kabupaten Bone yang dinilai bermasalah.
“Pak Nawawi ini sudah bermasalah pekerjaannya, kenapa dipakai lagi? Kenapa tidak diganti saja hari ini?” ujar Sadar kepada Kepala Cabang PT Kogas Driyap Konsultan Wilayah Makassar, Sudirman.
Pernyataan tersebut diamini anggota Komisi D DPRD Sulsel lainnya, Lukman B Kady. Ia meminta agar Nawawi segera diganti demi menjamin kualitas pengawasan proyek.
“Begitu melihat Pak Nawawi, yang terbayang kami adalah proyek Lalengrie. Ini proyek dengan tenggat waktu yang ketat, jangan ada lagi istilah coba-coba,” ujar Lukman.
Ia menegaskan, Komisi D secara langsung melakukan pengawasan lapangan sehingga meminta agar perusahaan menunjuk tenaga yang lebih profesional dan berintegritas.
Menanggapi rekomendasi DPRD, Kepala Cabang PT Kogas Driyap Konsultan Wilayah Makassar, Sudirman, mengaku baru mengetahui rekam jejak Nawawi dalam rapat kerja tersebut.
Ia menyebut bahwa berdasarkan referensi yang dimilikinya, rekam jejak Nawawi tercatat baik.
“Saat merekrut beliau, kami tidak mengetahui adanya masalah sebelumnya. Dalam referensi, semua tercantum baik,” katanya.
Meski demikian, Sudirman menyatakan akan menindaklanjuti rekomendasi DPRD dengan berkoordinasi bersama Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sulsel serta Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
“Ada kemungkinan dilakukan pergantian. Tentu akan kami komunikasikan dengan kepala dinas dan KPA. Kami akan melihat kinerja dan rekam jejaknya secara menyeluruh,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid, mengingatkan agar manajemen konstruksi bekerja secara profesional agar proyek irigasi dapat selesai tepat waktu dan segera dimanfaatkan masyarakat.
“Kami minta MK betul-betul mengawasi pekerjaan fisik kontraktor agar proyek irigasi ini berjalan sesuai rencana dan bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya. (**)
