RUANG. NEWS MAKASSAR — Ahli waris Barakka bin Pato, pemilik lahan yang terdampak proyek pembangunan tanggul dan jalan inspeksi Sungai Tallo, mendesak Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan segera meninjau lokasi proyek yang dinilai bermasalah.
Desakan tersebut muncul setelah pekerjaan kembali dilanjutkan tanpa adanya ganti rugi pembebasan lahan.
Perwakilan ahli waris, Roslina, mengatakan aktivitas proyek kembali berjalan meski sebelumnya telah disepakati penghentian sementara dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi D DPRD Sulsel dan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang (SDACKTR) Provinsi Sulsel pada 7 Januari 2026.
“Alat berat sudah dipasang di dekat batas tanah kami dan pekerjaan sudah mulai lagi. Saya sudah mencoba menghubungi pelaksana proyek, tetapi tidak direspons. Padahal, sebelumnya disepakati pekerjaan dihentikan sampai ada kejelasan,” ujar Roslina di Makassar, Rabu.
Ia menegaskan, kontraktor pelaksana, PT Yosiken Inti Perkasa, mengabaikan rekomendasi DPRD untuk menghentikan sementara proyek hingga persoalan alas hak dan ganti rugi lahan diselesaikan.
“Kami meminta keadilan. Hak kami belum dibayar, tetapi pekerjaan sudah berjalan kembali. Komisi D belum juga turun meninjau lokasi,” tuturnya.
Ahli waris berharap Komisi D segera turun ke lapangan bersama pihak terkait guna memastikan kepastian hukum dan perlindungan hak warga.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid, menyatakan pihaknya akan segera menjadwalkan peninjauan lokasi untuk melihat langsung permasalahan, termasuk menghadirkan seluruh pihak terkait, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN).
“Nanti kita rapatkan dulu secara internal, lalu kita jadwalkan kunjungan. Intinya, Komisi D akan turun ke lokasi,” kata Kadir saat ditemui di sela peninjauan sengketa lahan warga dengan Perum Perumnas di Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya.
Terkait dugaan adanya intervensi dalam lambannya peninjauan, Kadir menegaskan tidak ada tekanan dari pihak mana pun, meski proyek tersebut mengarah ke lokasi pembangunan Masjid Besar Hj Andi Nurhadi.
“Tidak ada intervensi. Saya tidak berkomunikasi dengan siapa pun terkait hal itu,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi D DPRD Sulsel, Abdul Rahman, menegaskan komitmen lembaganya untuk membela masyarakat yang dirugikan.
“Sebagai wakil rakyat, kami wajib membantu warga yang haknya terabaikan. Kalau memang ada alas hak yang sah, tentu harus diperjuangkan, siapa pun pihak di belakangnya,” ujarnya.
Dalam RDP sebelumnya terungkap bahwa selama proyek berlangsung tidak ada sosialisasi langsung kepada seluruh ahli waris, meski lokasi tersebut akan digunakan sebagai jalan inspeksi.
Proyek yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2025 itu diketahui telah mulai dikerjakan sejak 2023–2024 dengan nilai anggaran lebih dari Rp28 miliar, dan kembali dianggarkan pada 2025 sebesar Rp16,8 miliar.
Namun, dalam proyek tersebut tidak dianggarkan biaya pembebasan lahan.
Di lapangan, kontraktor hanya menawarkan kompensasi berupa “tali asih”, bukan ganti rugi resmi, meski terdapat alas hak yang dimiliki ahli waris.
Praktik tersebut diduga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.(**)
