RUANG.NEWS BONE — Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Mardiana Rusli, menegaskan bahwa kunjungan kerjanya ke Kabupaten Bone bukan sekadar agenda seremonial, melainkan upaya menyerap persoalan faktual di lapangan untuk dibawa ke tingkat nasional.
Dalam arahannya, Mardiana yang akrab disapa Ana Rusli menekankan pentingnya penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam manajemen penanganan kasus.
Menurutnya, meski jumlah personel terbatas, pengawas pemilu harus mampu menyusun catatan pelanggaran hingga resume kasus secara profesional.
“Secara kelembagaan, kapasitas kita sudah sangat baik. Inti kewenangan Bawaslu terletak pada penanganan tindak pidana pemilu. Karena itu, konsolidasi teknis, pengarsipan, dan fungsi arsiparis harus diperkuat sebagai bagian dari akuntabilitas lembaga,” ujar Ana Rusli saat melakukan monitoring di Bone, Kamis (5/2/2026).
Ia juga memberi perhatian pada peningkatan kapasitas pengawas perempuan serta penguatan keterampilan lintas bidang. Menurutnya, pengawas perlu terus mengembangkan kompetensi di bidang kehumasan, analisis hukum, dan teknis pengawasan.
“Perempuan harus menunjukkan kemampuan. Usia bertambah, maka keterampilan juga harus bertambah. Tantangan baru harus dicoba,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Bawaslu Kabupaten Bone, Alwi, melaporkan bahwa kondisi kerja di jajarannya berjalan kondusif dan produktif. Ia menyebut konsolidasi demokrasi di Bone berlangsung inklusif dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat.
“Bawaslu Kabupaten Bone berada dalam suasana yang sangat kondusif. Konsolidasi demokrasi sudah melibatkan mahasiswa, media, dan para pemangku kepentingan lainnya. Diskusi-diskusi ini menjadi program unggulan kami,” ujar Alwi.
Ia menambahkan, pihaknya juga terus mengawal isu strategis, khususnya netralitas aparatur sipil negara (ASN), melalui koordinasi yang berkelanjutan.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Bone, Kamridah Habe, menyoroti tantangan di ruang digital. Ia menilai dinamika pertarungan narasi di media memerlukan kesiapan SDM yang mumpuni dan seimbang.
“Kami merekomendasikan agar Bawaslu Provinsi mempertimbangkan alokasi anggaran khusus untuk peningkatan kapasitas pengawas, terutama dalam menghadapi tantangan di media digital,” ujarnya.
Kunjungan kerja tersebut diharapkan menjadi pemicu bagi Bawaslu Bone untuk terus bertransformasi menjadi lembaga pengawas yang adaptif, profesional, dan akuntabel dalam menghadapi tantangan demokrasi ke depan.(**)
