RUANG.NEWS MAKASSAR — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat koordinasi daring bersama 24 Bawaslu kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan, Jumat (6/2).
Rapat dipimpin Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad, yang menekankan pentingnya peran aktif jajaran di daerah dalam mengidentifikasi potensi kerawanan pada proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).
Saiful meminta Bawaslu kabupaten/kota memaksimalkan posko pengaduan serta melakukan audiensi strategis dengan berbagai pihak terkait, termasuk satuan pendidikan.
“Bawaslu kabupaten/kota diharapkan aktif melakukan audiensi ke SMA. Kita bisa membuka posko aduan di sekolah untuk memastikan siswa yang telah cukup umur tetapi belum terdaftar sebagai pemilih dapat segera terakomodasi,” ujar Saiful.
Terkait program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P), Saiful juga menginstruksikan dilakukan identifikasi dan evaluasi menyeluruh terhadap para alumni.
Langkah ini bertujuan merumuskan kegiatan bersama yang berkelanjutan, termasuk mendorong pembentukan komunitas atau wadah alumni agar tetap berkontribusi dalam pengawasan partisipatif.
Rapat koordinasi tersebut juga menjadi ruang berbagi inovasi antarwilayah.
Bawaslu Kabupaten Pinrang melaporkan adanya permintaan dari pemerintah daerah setempat untuk mengadopsi instrumen Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) milik Bawaslu guna memetakan potensi kerawanan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades).
Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Takalar mengusulkan penguatan Konsolidasi Demokrasi melalui kolaborasi lintas tingkatan, dengan melibatkan unsur Bawaslu kabupaten hingga provinsi secara bersamaan agar program lebih efektif.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Saiful Jihad menyambut baik inisiatif kolaborasi dan adaptasi instrumen pengawasan di daerah sebagai bentuk kepercayaan pemangku kepentingan terhadap kualitas produk pengawasan Bawaslu.(**)
