RUANG.NEWS MAKASSAR — Wakil Bupati Soppeng Selle KS Dalle dinilai memiliki posisi strategis untuk meredam konflik antara Bupati Soppeng Suwardi Haseng dan Ketua DPRD Soppeng Muhammad Farid yang belakangan mencuat ke ruang publik.
Penilaian tersebut disampaikan Dekan FISIP Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. Andi Luhur Prianto, dalam dialog publik Membaca Soppeng Kontemporer: Sebuah Refleksi Publik yang digelar di Makassar, Selasa (10/2) kemarin.
Menurut Andi Luhur, Soppeng selama ini dikenal sebagai daerah yang harmonis dan berwibawa.
Namun, dinamika politik pasca-Pilkada menempatkan daerah itu dalam situasi yang ia sebut sebagai anomi sosial-politik.
“Nilai-nilai tradisi mulai dianggap tidak relevan, sementara nilai-nilai modern dan demokrasi liberal juga tidak diambil secara utuh. Akibatnya, praktik politik menjadi semakin pragmatis dan transaksional,” ujarnya.
Ia menjelaskan, konflik politik kerap muncul akibat dukungan politik yang berlebihan dan relasi kekuasaan yang sarat kepentingan jangka pendek, sebagaimana terlihat dalam banyak konflik pasca-Pilkada, baik antara DPRD dan kepala daerah maupun antara kepala daerah dan wakilnya.
Meski demikian, Andi Luhur menilai konflik antara Suwardi Haseng dan Muhammad Farid tidak semata-mata disebabkan Pilkada, melainkan karena belum tertatanya sistem politik secara menyeluruh, mulai dari sistem pemilihan, kepartaian, hingga perwakilan politik.
Ia mendorong penataan sistem politik secara komprehensif melalui regulasi yang lebih harmonis agar konflik di tingkat lokal dapat diminimalisasi.
Dalam konteks itu, Andi Luhur menilai Selle KS Dalle berada di posisi yang relatif di luar pusaran konflik sehingga berpotensi menjadi jembatan komunikasi antara kedua pihak.
“Beliau bisa menjadi tokoh alternatif yang mendamaikan karena tidak berada di dalam pusaran konflik,” katanya.
Ia menekankan pentingnya komunikasi politik yang sehat dan kepemimpinan yang inklusif agar konflik elite tidak berdampak pada kinerja birokrasi dan pelayanan publik.
Hal senada disampaikan Direktur Profetik Institute, Muhammad Asratillah.
Ia mengingatkan agar masa depan Kabupaten Soppeng tidak tersandera konflik antara lembaga eksekutif dan legislatif.
Menurutnya, konflik antara Muhammad Farid dan Suwardi Haseng berpotensi mengganggu tata kelola pemerintahan serta menurunkan kepercayaan publik jika tidak dikelola secara bijaksana.
Asratillah menjelaskan, konflik bermula dari persoalan administratif terkait penempatan sejumlah personel PPPK yang dinilai tidak sesuai usulan awal.
Persoalan itu kemudian berkembang menjadi konflik relasi kekuasaan antara elit eksekutif dan legislatif, yang berpotensi memengaruhi pembahasan anggaran, baik APBD pokok maupun perubahan.
“Konsekuensinya bisa merembet ke proses strategis pemerintahan, termasuk pembahasan anggaran,” ujarnya.
Ia juga menyoroti meluasnya konflik ke ruang publik, ditandai dengan aksi demonstrasi yang menyasar kantor DPD Golkar Sulsel, baik yang ditujukan kepada bupati maupun Ketua DPRD Soppeng.
Secara konseptual, Asratillah menyebut situasi ini sebagai konflik institusional—konflik administrasi yang berkembang menjadi konflik politik—serta adanya gejala personalisasi kekuasaan di kedua lembaga.
“Representasi eksekutif bukan hanya bupati, tetapi juga wakil bupati. Karena itu, kehadiran dan komunikasi yang proporsional dari seluruh unsur pemerintahan sangat penting,” katanya.
Ia mengingatkan agar publik dan elite politik tidak terjebak dalam over-politicization atau kecenderungan membaca setiap persoalan birokrasi semata sebagai konflik politik, karena hal itu berisiko memicu penurunan kepercayaan publik.
Lebih lanjut, Asratillah menilai konflik yang tidak dikelola dengan baik juga berdampak psikologis pada aparatur sipil negara (ASN) dan berpotensi mengganggu netralitas mereka.
“Karena itu, konflik harus dikelola secara dewasa dan berorientasi pada kepentingan publik. Masa depan Soppeng jangan sampai tersandera konflik antara legislatif dan eksekutif,” tegasnya.(**)
