MAKASSAR – Eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran dinilai berpotensi memberikan tekanan serius terhadap perekonomian Indonesia. Meski tidak terlibat secara langsung dalam konflik tersebut, dampak rambatannya diperkirakan tetap terasa melalui jalur perdagangan, energi, hingga stabilitas keuangan global.
Pengamat Ekonomi Universitas Hasanuddin, Prof Marzuki Dea, mengatakan bahwa secara garis besar Indonesia akan menghadapi tekanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama akibat lonjakan harga minyak dunia.
“Ketika konflik memanas, harga minyak mentah cenderung naik. Dampaknya, subsidi energi membengkak dan berpotensi meningkatkan defisit APBN,” ujar Prof Marzuki, Senin (1/3/2026).
Kenaikan harga energi tersebut juga berimbas pada lonjakan harga barang dan jasa di dalam negeri. Inflasi bisa meningkat akibat kenaikan biaya logistik dan fenomena imported inflation, yakni kenaikan harga barang impor karena pelemahan nilai tukar dan tingginya biaya produksi global.
Selain itu, ketidakpastian geopolitik biasanya mendorong investor global memindahkan dananya ke aset yang lebih aman seperti dolar AS dan emas. Kondisi ini berpotensi menekan nilai tukar rupiah. Pelemahan rupiah tidak hanya meningkatkan harga barang impor, tetapi juga menambah beban pembayaran utang luar negeri pemerintah maupun swasta.
“Penarikan dana dari lembaga keuangan domestik untuk dialihkan ke aset safe haven bisa memperberat tekanan pada sektor keuangan nasional,” jelasnya.
Dampak lain yang tak kalah penting adalah tertekannya kapasitas ekspor dan impor Indonesia. Gangguan jalur distribusi global serta menurunnya daya beli negara mitra dagang dapat menghambat arus perdagangan internasional.
Karena itu, Prof Marzuki mengingatkan agar seluruh pelaku ekonomi bersikap rasional dan bertanggung jawab dalam merespons situasi global. Pemerintah, pelaku usaha, lembaga keuangan, hingga masyarakat diharapkan tidak mengambil keputusan yang justru memperburuk kondisi.
Ia menekankan pentingnya penyesuaian kebijakan fiskal agar lebih fokus pada program yang berdampak langsung terhadap produktivitas ekonomi, khususnya pada sektor prioritas seperti UMKM.
“Belanja negara perlu diarahkan pada kegiatan yang benar-benar meningkatkan produktivitas dan memperkuat sektor riil. Hindari pemborosan anggaran yang tidak memiliki dampak langsung pada pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.
Di tengah ketidakpastian global, kewaspadaan dan respons kebijakan yang tepat dinilai menjadi kunci agar Indonesia tetap mampu menjaga stabilitas ekonomi dan daya tahan nasional. (*)
