RUANG.NEWS MAKASSAR — Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan menyoroti kebocoran atap Masjid Kubah 99 Asmaul Husna yang dinilai semakin parah meski telah dilakukan rehabilitasi.
Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid, mengatakan pihaknya menggelar rapat kerja untuk membahas pelaksanaan rehabilitasi masjid tersebut.
Rapat turut menghadirkan perwakilan pengurus yayasan, kontraktor, konsultan, pengawas proyek, serta Dinas Sumber Daya Air (SDA).
Menurut Kadir, berdasarkan temuan di lapangan, titik kebocoran justru bertambah setelah dilakukan perbaikan.
“Awalnya kebocoran hanya di sekitar mimbar, dua baris di belakangnya, dan hanya terjadi saat hujan deras dengan titik-titik kecil. Sekarang kalau hujan, air sudah mengalir dan titik bocornya lebih dari sepuluh,” ujarnya, Rabu (4/3).
Ia mengungkapkan, pada tahun anggaran 2025 dialokasikan dana sekitar Rp4,5 miliar untuk rehabilitasi.
Namun, anggaran tersebut dinilai tidak berdampak signifikan terhadap perbaikan kebocoran.
“Anggaran Rp4,5 miliar ini seolah sia-sia karena bukan memperbaiki kebocoran, justru menambah titik bocor,” tegasnya.
Kadir juga menyebutkan, sejak masjid tersebut selesai dibangun, telah dilakukan empat kali perbaikan atau pemeliharaan. Bahkan, pada 2025 proyek rehabilitasi disebut telah mengalami tiga kali adendum.
“Sudah tiga kali adendum pada 2025 ini,” katanya.
Berdasarkan penjelasan perwakilan yayasan, sebelumnya kebocoran hanya terjadi pada kubah-kubah kecil dan terbatas pada area tertentu.
Namun, setelah kubah utama dibongkar dalam proses rehabilitasi, kebocoran justru meluas hampir ke seluruh bagian saat hujan turun.
“Dulu kubah utama tidak bocor, sekarang justru secara keseluruhan bocor ketika hujan,” jelas Kadir.
Ia juga menyoroti fungsi pengawasan proyek yang dinilai tidak berjalan optimal. Selain itu, material enamel kubah disebut berasal dari Kedaung, namun kontrak pengadaannya tidak dilakukan langsung oleh kontraktor utama.
Sebagai tindak lanjut, Komisi D berencana melakukan peninjauan langsung ke lokasi.
“Kami akan salat zuhur di sana dan meninjau langsung kondisi di lapangan,” ujarnya.
Komisi D menegaskan akan terus mengawal proyek tersebut agar perbaikan benar-benar menyelesaikan persoalan kebocoran dan tidak merugikan keuangan daerah.
Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Sulsel dari Fraksi Partai Gerindra, Sultan Tajang, menilai kondisi masjid tersebut memprihatinkan, terutama di bulan suci Ramadan.
“Masjid ini seharusnya memberikan kenyamanan bagi umat, apalagi di bulan Ramadan. Dengan anggaran Rp4,5 miliar, kita berharap persoalan kebocoran bisa tuntas. Tetapi yang terjadi hari ini jauh dari harapan,” ujarnya.
Ia menilai anggaran yang telah digelontorkan berpotensi sia-sia jika tidak disertai penyelesaian pekerjaan yang tuntas dan sesuai kontrak.
“Masjid masih tetap banjir saat hujan. Ini tidak boleh ada pembiaran. Proyek ini sudah berkontrak sejak 2025 dan sampai sekarang belum selesai. Ini melewati masa kontrak dan tidak bisa dibiarkan,” tegasnya.
Komisi D meminta Dinas Sumber Daya Air (SDA) segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek, termasuk aspek pengawasan dan tanggung jawab kontraktor, guna memastikan perbaikan benar-benar menyelesaikan persoalan kebocoran di Masjid Kubah 99 Asmaul Husna.(**)
