RUANG.NEWS MAKASSAR — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin memaparkan arah dan strategi pembangunan Kota Makassar ke depan dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2027.
Kegiatan yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar itu berlangsung di Hotel Claro Makassar, Kamis (5/3/2026).
Sejumlah pejabat hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Ketua DPRD Sulsel Andi Rahmatika Dewi, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, Ketua TP PKK Makassar Melinda Aksa, Ketua DPRD Makassar Supratman, Sekretaris Daerah Kota Makassar, serta jajaran kepala SKPD, camat, dan lurah se-Kota Makassar.
Dalam sambutannya, Munafri menegaskan bahwa Musrenbang merupakan forum strategis dalam siklus perencanaan pembangunan daerah.
Menurutnya, forum ini menjadi ruang untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi, serta kesepakatan terhadap prioritas pembangunan daerah tahun 2027.
“Musrenbang bukan sekadar agenda tahunan, tetapi forum strategis yang menentukan arah pembangunan Kota Makassar pada tahun ketiga pelaksanaan RPJMD 2025–2029 dalam mewujudkan visi Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan,” ujar Munafri.
Ia menjelaskan bahwa arah kebijakan pembangunan daerah harus selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Visi pembangunan nasional melalui RPJPN menargetkan Indonesia sebagai negara yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan, sementara RPJMN menegaskan komitmen menuju Indonesia Emas 2045.
Di tingkat provinsi, RPJMD Sulawesi Selatan mengusung visi Sulawesi Selatan Maju dan Berkarakter.
Munafri menegaskan bahwa Makassar sebagai pusat pertumbuhan di kawasan timur Indonesia memiliki tanggung jawab besar menjadi lokomotif pembangunan regional.
Karena itu, tema RKPD Kota Makassar Tahun 2027 yang diusung adalah “Akselerasi pembangunan infrastruktur, lingkungan hidup, SDM, dan pelayanan publik berbasis digital menuju Makassar unggul dan berkelanjutan.”
Menurut Munafri, tema tersebut menjadi arah strategis sekaligus komitmen bahwa tahun 2027 merupakan tahun percepatan pembangunan dengan tetap menjaga kualitas, integrasi, dan keberlanjutan.
Dalam paparannya, Munafri menjelaskan empat pilar utama pembangunan Makassar pada 2027.
Pilar pertama adalah akselerasi pembangunan infrastruktur perkotaan yang difokuskan pada peningkatan kualitas jalan dan konektivitas antarwilayah, revitalisasi sistem drainase untuk mengurangi genangan dan banjir, serta penguatan transportasi publik yang terintegrasi.
Pilar kedua adalah pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan, melalui peningkatan ruang terbuka hijau, modernisasi pengelolaan sampah menjadi energi atau PSEL, peningkatan kualitas air dan sanitasi, serta penguatan mitigasi perubahan iklim.
Pilar ketiga adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang diarahkan pada penurunan stunting, penguatan layanan kesehatan dasar, peningkatan kualitas pendidikan termasuk vokasi, serta penguatan pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan industri dan ekonomi digital.
Pilar keempat adalah transformasi pelayanan publik berbasis digital, melalui integrasi layanan perizinan dan administrasi kependudukan berbasis sistem informasi, penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta integrasi data kota melalui sistem Satu Data Makassar.
Menurut Munafri, seluruh pilar tersebut bermuara pada tujuan strategis untuk mewujudkan Makassar yang unggul dan berkelanjutan.
“Unggul berarti meningkatnya pertumbuhan ekonomi berkualitas, daya saing daerah, investasi, serta pendapatan per kapita masyarakat. Sedangkan berkelanjutan berarti pembangunan yang tetap menjaga kualitas lingkungan dan ketahanan terhadap bencana,” jelasnya.
Munafri juga menekankan beberapa hal kepada seluruh perangkat daerah, di antaranya menjaga konsistensi antara RKPD 2027 dengan target RPJMD, menyusun program berbasis hasil dan kinerja, memprioritaskan efisiensi belanja daerah, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor.
Ia berharap Musrenbang menghasilkan prioritas pembangunan yang realistis, terukur, dan dapat dilaksanakan sesuai kemampuan fiskal daerah.
“Perencanaan yang baik adalah fondasi bagi pelaksanaan yang efektif,” ujarnya.
Di kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menegaskan bahwa pemerintah kota berkomitmen memastikan setiap perencanaan pembangunan benar-benar berbasis kebutuhan masyarakat.
“Musrenbang menjadi langkah penting agar pembangunan di Makassar tepat sasaran dan memberikan dampak positif bagi masyarakat,” kata Aliyah.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Makassar Supratman menekankan pentingnya sinkronisasi antara rencana pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi.
Ia menjelaskan bahwa RPJMD Kota Makassar 2025–2029 telah disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), program strategis nasional, serta arah pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan.
Menurutnya, pokok-pokok pikiran DPRD dalam Musrenbang berfokus pada sejumlah isu strategis, seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penanggulangan kemiskinan, serta peningkatan kualitas pelayanan sosial.
“Musrenbang merupakan forum penting untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah melalui koordinasi dan sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat,” tutup Supratman.(**)
