RUANG.NEWS JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengaku telah mengantongi data intelijen terkait pihak-pihak yang diduga membiayai sejumlah pengamat politik yang kerap mengkritik pemerintah.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan pengantar dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026).
Prabowo menegaskan bahwa sebagai kepala negara, ia kini memiliki akses langsung terhadap laporan intelijen yang diterima setiap hari. Dari laporan tersebut, ia mengaku mengetahui pihak-pihak yang berada di balik sejumlah narasi kritik terhadap pemerintah.
“Saya punya data-data intelijen. Kalau dulu saya di luar pemerintah, sekarang saya presidennya. Tiap hari saya dapat laporan intel. Saya sudah tahu siapa yang membiayai,” ujarnya.
Menurut dia, terdapat sejumlah pengamat yang dinilai tidak senang melihat keberhasilan program pemerintah. Ia menilai sikap tersebut tidak mencerminkan semangat patriotisme.
“Ada pengamat yang memang tidak suka pemerintahnya sendiri berhasil. Menurut saya sikap seperti itu sikap yang sempit, bukan sikap patriotik,” kata Prabowo.
Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah.
Di sisi lain, pemerintah menegaskan berbagai program prioritas tetap berjalan, termasuk kebijakan efisiensi anggaran negara yang diklaim mencapai Rp308 triliun dan dialihkan untuk program produktif bagi masyarakat.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Idrus Marham, mengingatkan pentingnya menjaga etika dalam menyampaikan kritik terhadap pemerintah.
Menurut Idrus, kritik merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi. Namun, kritik harus disampaikan secara rasional, objektif, dan tidak didorong oleh kepentingan tertentu yang dapat merusak kualitas demokrasi.
“Sekarang ini banyak orang yang berjuang atas nama keadilan tetapi dilakukan secara tidak adil. Berjuang demokrasi tetapi dengan cara yang tidak demokratis. Mengusung nilai tetapi dengan cara yang tidak bernilai,” ujar Idrus.
Ia menegaskan bahwa sikap kritis harus berlandaskan komitmen kebangsaan untuk kemajuan Indonesia serta berpedoman pada ideologi negara dan aturan hukum yang berlaku.
“Sikap kritis dalam proses demokratisasi sejatinya dijalankan atas dasar komitmen kebangsaan untuk kemajuan Indonesia, taat asas, dipandu oleh ideologi dan falsafah Pancasila serta aturan perundang-undangan, juga rasional, objektif, logis, dan faktual,” katanya.
Idrus juga menyinggung kemungkinan adanya kepentingan di balik aliran dana kepada pihak tertentu dalam ruang diskursus publik.
“Kalau ada dana diberikan kepada seseorang tentu tidak mungkin tanpa tujuan. Pasti ada komitmen di balik itu. Ini patut dicurigai ada kepentingan tertentu,” ujarnya.
Meski demikian, ia menilai pemerintah tidak perlu bersikap represif terhadap kritik. Yang dibutuhkan adalah kesadaran bersama bahwa Indonesia merupakan rumah besar yang harus dijaga seluruh elemen bangsa.
“Pemerintah tidak perlu represif. Yang penting mengajak semua pihak menyadari bahwa Indonesia ini rumah besar kita bersama yang harus kita rawat,” katanya.
Sebagai Ketua Umum Ikatan Alumni UIN Alauddin Makassar, Idrus juga mengingatkan agar perdebatan politik tidak dilandasi kebencian terhadap individu tertentu.
“Jangan karena kebencian kepada seseorang lalu membuat kita menjadi tidak adil dalam menilai,” ujarnya.
Di sisi lain, ia menilai komunikasi politik pemerintah kepada publik masih perlu diperkuat. Menurutnya, narasi yang disampaikan para pembantu presiden, khususnya juru bicara, belum sepenuhnya maksimal dalam menjelaskan program pemerintah secara komprehensif.
Karena itu, Idrus mendorong penguatan komunikasi publik agar masyarakat dapat memahami arah dan tujuan kebijakan pemerintah secara utuh.
Ia berharap seluruh elemen bangsa menempatkan nilai, ideologi, dan kepentingan nasional sebagai rujukan utama dalam menyampaikan kritik maupun dukungan terhadap pemerintah. Menurutnya, demokrasi yang sehat hanya dapat terwujud melalui kejujuran, integritas, dan tanggung jawab kebangsaan.(**)
