RUANG.NEWS MAKASSAR – Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan hingga kini masih menunggu penetapan jadwal resmi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.
Hal tersebut disampaikan Ketua Organizing Committee (OC) Musda Golkar Sulsel, Lukman B Kady, saat ditemui di kantor sementara DPRD Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Selasa (31/3).
Lukman menjelaskan, panitia sebelumnya telah diminta oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD I Golkar Sulsel, Muhidin M Said, untuk mempersiapkan pelaksanaan Musda pada 29–31 Maret. Namun, pelaksanaannya masih harus menunggu instruksi resmi dari DPP.
“Pada prinsipnya, kami sudah menyiapkan segala kebutuhan. Namun, pelaksanaan Musda tetap menunggu jadwal dari DPP,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia saat ini tengah memiliki agenda padat, termasuk mendampingi Presiden dalam kunjungan ke luar negeri.
“Beliau saat ini masih berada di Jepang. Kemungkinan setelah kembali ke Indonesia, akan ada penetapan jadwal Musda,” katanya.
Menurut Lukman, seluruh rekomendasi dan keputusan terkait pelaksanaan Musda harus berasal dari DPP. Hal ini mengingat sebagian besar Musda di daerah lain telah selesai dilaksanakan, dan Sulsel menjadi salah satu yang tersisa.
Ia menambahkan, pelaksanaan Musda diperkirakan berlangsung selama dua hingga tiga hari. Namun, kepastian waktu baru akan ditentukan setelah adanya instruksi resmi.
Terkait mekanisme pemilihan, Lukman menegaskan bahwa belum dapat dipastikan apakah akan berlangsung secara aklamasi. Pasalnya, pendaftaran calon ketua belum dibuka.
“Setelah jadwal ditetapkan, pendaftaran akan dibuka. Dari situ baru diketahui berapa kandidat yang akan maju,” jelasnya.
Untuk lokasi, Musda direncanakan digelar di Hotel Claro Makassar, meski waktu pelaksanaannya masih menunggu keputusan DPP.
Lukman juga menekankan pentingnya menjaga kondusivitas selama pelaksanaan Musda. Ia mengakui potensi dinamika internal tetap ada, namun panitia berkomitmen memastikan kegiatan berlangsung tertib dan aman.
“Kami berupaya mengantisipasi potensi konflik sejak awal agar Musda berjalan lancar, tertib, dan menghasilkan keputusan yang baik,” katanya.
Ia menambahkan, seluruh proses akan mengacu pada petunjuk pelaksanaan (juklak) yang diatur dalam peraturan organisasi (PO) Partai Golkar.(**)
