RUANG.NEWS SIDRAP — Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) menargetkan produksi gabah kering panen (GKP) mencapai 1 juta ton pada 2026 sebagai langkah antisipasi terhadap ancaman fenomena iklim ekstrem yang dijuluki “El Nino Godzilla”.
Target tersebut ditegaskan Bupati Sidrap, Syaharuddin Alrif, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pangan yang digelar di Aula Saromase, Rabu (1/4/2026).
Rakor yang dihadiri sekitar 500 pemangku kepentingan itu merupakan tindak lanjut Musyawarah Tudang Sipulung 2026, dengan agenda evaluasi Musim Tanam I (MT I) dan persiapan strategi menghadapi Musim Tanam II (MT II).
Syahar menegaskan, kesiapsiagaan menjadi kunci bagi Sidrap sebagai salah satu lumbung pangan nasional dalam menghadapi potensi krisis iklim.
“Rakor pangan ini krusial untuk mengantisipasi dampak El Nino yang diperkirakan memuncak pada Juli hingga Oktober. Kita harus bergerak lebih cepat dari perubahan cuaca,” ujarnya.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah daerah menetapkan standar produksi minimal 10 ton gabah per hektare. Pengurus kelompok tani (poktan) dan gabungan kelompok tani (gapoktan) yang tidak mencapai target akan dievaluasi, termasuk kemungkinan pergantian pengurus.
Sebagai langkah strategis, Pemkab Sidrap menginstruksikan penggunaan benih varietas super genjah serta percepatan jadwal tanam MT II menjadi 15–20 April. Dengan demikian, masa panen diharapkan berlangsung pada awal Juli, sebelum puncak musim kemarau.
Selain itu, pemerintah daerah juga mengalokasikan anggaran infrastruktur pertanian, antara lain perbaikan Bendung Timoreng sebesar Rp2,5 miliar, Bendung Bulu Cenrana hingga Salomallori Rp5 miliar, serta Bendung Saddang Rp7,4 miliar. Program listrik masuk sawah bekerja sama dengan PLN ditargetkan mulai beroperasi pada April–Mei 2026.
Di sektor perluasan lahan, program cetak sawah seluas 1.700 hektare terus berjalan, dengan 800 hektare telah rampung. Pada 2026, pemerintah daerah juga mengusulkan tambahan cetak sawah baru seluas 1.500 hektare.
Sementara itu, sektor penyuluhan pertanian akan direorganisasi dengan memecah kelompok tani berluas besar menjadi unit lebih kecil, maksimal 25 hektare, guna meningkatkan efektivitas pembinaan dan distribusi bantuan.
Rakor tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Sidrap, Takyuddin Masse, perwakilan Kementerian Pertanian, serta sejumlah pimpinan BUMN dan BUMD, termasuk Bulog dan Pupuk Indonesia.
Melalui integrasi program optimasi lahan rawa dan non-rawa serta penerapan teknologi irigasi perpompaan, Pemerintah Kabupaten Sidrap optimistis mampu menjaga produktivitas pertanian sekaligus memperkuat posisinya sebagai salah satu penopang utama ketahanan pangan nasional.(**)
