RANG.NEWS JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Taruna Ikrar mengajak pemerintah daerah meningkatkan kinerja Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF BOK POM) tahun 2026.
Ajakan tersebut disampaikan dalam konsolidasi nasional yang digelar di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (6/4/2026), yang dihadiri seluruh kepala daerah se-Indonesia, terdiri atas 38 gubernur, 416 bupati, dan 98 wali kota.
Dalam forum tersebut, pemerintah pusat menegaskan bahwa pengawasan obat dan makanan kini menjadi instrumen strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, tidak lagi sekadar program teknis di sektor kesehatan.
“Pengawasan obat dan makanan harus dilihat sebagai bagian dari stabilitas nasional. Ketika produk yang beredar aman dan terstandar, kepercayaan publik terjaga, pasar stabil, dan inflasi dapat dikendalikan,” ujar Tito Karnavian.
DAK BOK POM Jadi Instrumen Strategis Ekonomi
Pemerintah menempatkan DAK NF BOK POM sebagai instrumen transfer spesifik yang berfungsi sebagai stimulus bagi daerah. Melalui skema ini, daerah didorong untuk tidak bergantung sepenuhnya pada dana pusat, melainkan menjadikannya sebagai katalis dalam memperkuat pembiayaan pengawasan melalui APBD.
Pendekatan ini menandai pergeseran kebijakan dari sekadar distribusi anggaran menuju penguatan kapasitas fiskal dan tata kelola daerah.
Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan, pengawasan yang kuat menjadi fondasi penting dalam mendorong transformasi ekonomi berbasis produksi dalam negeri, khususnya bagi pelaku UMKM.
“Jika ingin UMKM naik kelas, maka produknya harus aman, memenuhi standar, dan memiliki izin edar. Dari situ kepercayaan pasar terbentuk dan produk Indonesia bisa bersaing hingga pasar global,” jelasnya.
Berperan dalam Pengendalian Inflasi
Penguatan pengawasan obat dan makanan juga dinilai berdampak langsung terhadap stabilitas harga. Produk yang tidak memenuhi standar kerap memicu penarikan dari pasar yang berujung pada gangguan pasokan dan kenaikan harga.
Sebaliknya, produk yang telah terstandar mampu memperlancar distribusi dan menekan biaya dalam rantai pasok.
“Pengawasan yang baik bukan hanya melindungi masyarakat, tetapi juga menjaga keseimbangan pasar, termasuk mengendalikan imported inflation akibat ketergantungan pada produk luar,” kata Taruna.
Ketimpangan Kinerja Daerah Masih Jadi Tantangan
Meski memiliki peran strategis, implementasi program di daerah masih menghadapi tantangan. Evaluasi menunjukkan adanya disparitas kinerja antar daerah.
Pada 2021, sebanyak 15 kabupaten/kota mencatat realisasi 100 persen, sementara 25 daerah berada di angka nol persen. Pada 2025, hanya tujuh daerah yang mencapai kinerja optimal, sedangkan 10 daerah lainnya masih berada di posisi terendah.
Menurut Tito, kondisi ini tidak hanya mencerminkan persoalan administratif, tetapi juga menunjukkan ketimpangan kapasitas tata kelola daerah yang berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi lokal.
“Tidak boleh ada daerah yang tertinggal. Ini menyangkut perlindungan masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah. Kepala daerah harus memastikan ada intervensi nyata dan terukur,” tegasnya.
Masalah Pelaporan dan Akuntabilitas
Data BPOM melalui aplikasi SMARTPOM menunjukkan realisasi output kegiatan pada 2025 mencapai rata-rata 87,51 persen. Namun, realisasi pelaporan masih rendah, yakni 55,07 persen.
Bahkan, sekitar 32,44 persen dinas kesehatan kabupaten/kota belum menyampaikan laporan secara memadai.
Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara capaian program dan akuntabilitas administratif, yang berpotensi menghambat evaluasi kebijakan berbasis data.
“Kita tidak bisa hanya bekerja, tetapi juga harus mampu mempertanggungjawabkan. Kualitas pelaporan menjadi kunci agar kebijakan tepat sasaran,” ujar Taruna.
Ke depan, pemerintah menargetkan DAK NF BOK POM tidak hanya menjadi instrumen pengawasan, tetapi juga sebagai pengungkit transformasi ekonomi daerah dari berbasis konsumsi menuju produksi yang aman, berkualitas, dan berdaya saing global.
Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor kunci dalam mewujudkan tujuan tersebut.(**)
