RUANG.NEWS MAKASSAR — Anggota Komisi A DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nur Hasbiah Main, menyoroti belum optimalnya pemanfaatan aset milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sorotan tersebut terutama ditujukan pada fasilitas pendidikan dan pelatihan yang dikelola oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sulsel.
Hal ini disampaikan dalam rapat kerja Komisi A DPRD Sulsel bersama BPSDM Sulsel yang membahas evaluasi kinerja serta pemanfaatan aset daerah.
Dalam rapat tersebut, Nur Hasbiah menegaskan bahwa sejumlah rekomendasi DPRD terkait pemeliharaan dan peningkatan fasilitas penghasil PAD belum ditindaklanjuti secara maksimal oleh pemerintah daerah.
“Rekomendasi Komisi A pada LKPJ 2024 terkait pemeliharaan dan peningkatan fasilitas yang berpotensi menghasilkan PAD hingga saat ini belum terealisasi. Bahkan, beberapa di antaranya telah disampaikan berulang kali sejak periode sebelumnya, namun belum juga dilaksanakan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kondisi aset milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) yang dinilai kurang mendapat perhatian.
Menurutnya, sejak 1978 aset tersebut tidak pernah memperoleh alokasi anggaran pemeliharaan sehingga kini mengalami kerusakan cukup parah.
“Aset di TMII sejak 1978 tidak pernah mendapatkan anggaran pemeliharaan. Kondisinya sekarang sudah rusak dan ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah,” tegasnya.
Butuh Pembenahan Satana dan Prasarana
Selain itu, Nur Hasbiah menilai sarana dan prasarana di lingkungan BPSDM Sulsel juga membutuhkan pembenahan.
Padahal, dengan kapasitas gedung pendidikan dan pelatihan yang besar, fasilitas tersebut memiliki potensi signifikan untuk meningkatkan PAD.
Ia menjelaskan, BPSDM dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kegiatan pelatihan, baik bagi instansi pemerintah maupun kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.
“Potensi PAD dari BPSDM ini sangat besar karena dapat memfasilitasi berbagai kegiatan pelatihan. Namun, hal itu harus didukung dengan perbaikan sarana serta pengelolaan yang lebih profesional,” jelasnya.
Nur Hasbiah mendorong pemerintah provinsi segera mengambil langkah konkret dalam pembenahan aset-aset strategis, baik melalui peningkatan fasilitas, pemeliharaan berkelanjutan, maupun inovasi dalam pengelolaannya.
Rapat kerja tersebut diharapkan menjadi momentum evaluasi bagi BPSDM Sulsel agar dapat mengoptimalkan peran dan fungsinya, tidak hanya sebagai pusat pengembangan sumber daya manusia, tetapi juga sebagai salah satu sumber peningkatan PAD bagi Provinsi Sulawesi Selatan.(**)
