RUANG.NEWS JAKARTA — Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia, Raffi Ahmad, mengapresiasi kesiapan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam mengimplementasikan sistem kerja fleksibel berbasis digital, termasuk skema work from home (WFH).
Kebijakan ini dinilai mendukung efisiensi energi nasional sekaligus mempercepat transformasi tata kelola pemerintahan.
Apresiasi tersebut mencerminkan penguatan arah kebijakan pemerintah dalam mendorong birokrasi yang adaptif, efisien, dan berbasis teknologi, seiring meningkatnya kebutuhan efisiensi energi serta optimalisasi kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Transformasi digital yang dilakukan BPOM menunjukkan bahwa efisiensi energi dan produktivitas ASN dapat berjalan beriringan. Ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan modern,” ujar Raffi Ahmad saat berkunjung ke Kantor BPOM RI di Jakarta, Senin (13/4/2026).
Penyesuaian sistem kerja di lingkungan BPOM dilakukan melalui optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Langkah ini bertujuan mempercepat transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.
Melalui pendekatan tersebut, BPOM memastikan pelaporan kinerja ASN berjalan secara real time dan terukur.
Proses monitoring dan evaluasi pegawai tetap optimal dalam berbagai skema kerja, baik work from office (WFO), WFH, work from anywhere (WFA), maupun dinas luar.
Pelayanan publik juga dipastikan tetap terjaga kualitas dan keberlanjutannya.
Selain meningkatkan kinerja, kebijakan ini turut mendukung efisiensi energi serta berorientasi pada perlindungan lingkungan jangka panjang.
Implementasi WFH di BPOM didukung sistem digital terintegrasi, seperti aplikasi e-Presensi dan Sistem Manajemen Kinerja Individu (SIMAKIN).
Kedua sistem ini menjamin akuntabilitas dan transparansi kinerja ASN.
Aplikasi e-Presensi memungkinkan pencatatan kehadiran secara elektronik melalui validasi lokasi berbasis GPS, verifikasi identitas dengan teknologi pengenalan wajah, serta rekapitulasi data secara otomatis dan real time.
Sementara itu, SIMAKIN mengelola seluruh siklus kinerja ASN, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi.
Sistem ini telah terintegrasi dengan sistem kinerja organisasi (SIMETRIS) dan pengelolaan risiko (SAPA APIP), sehingga pimpinan dapat memonitor kinerja ASN secara komprehensif, termasuk bagi pegawai dengan pola kerja fleksibel.
Kepala BPOM RI, Prof. Taruna Ikrar, menegaskan bahwa transformasi digital merupakan bagian dari strategi besar reformasi birokrasi nasional.
“Transformasi digital di BPOM adalah langkah strategis untuk memastikan birokrasi menjadi lebih efisien, akuntabel, dan berbasis kinerja. Kami membangun sistem yang mampu mengukur kinerja ASN secara objektif dan real time,” ujarnya.
Ia menambahkan, penerapan WFH berbasis teknologi juga memberikan dampak langsung terhadap efisiensi energi nasional.
“WFH yang didukung sistem digital bukan hanya memberikan fleksibilitas kerja, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menekan konsumsi listrik dan bahan bakar. Ini adalah kontribusi nyata BPOM dalam mendukung pembangunan berkelanjutan,” katanya.
Lebih lanjut, BPOM berkomitmen memperkuat transformasi digital guna mendukung visi Indonesia Emas 2045.
“Kami akan terus mendorong percepatan transformasi tata kelola pemerintahan yang adaptif, transparan, dan berdaya saing global,” tutupnya.
Penerapan sistem kerja fleksibel di BPOM merupakan bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan efisiensi energi, memperkuat implementasi SPBE, mendorong produktivitas ASN berbasis kinerja, serta mendukung tata kelola pemerintahan yang modern dan berkelanjutan.(**)
