RUANG.NEWS JAKARTA – Wacana perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih kembali mencuat setelah Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, memberi pernyataan singkat di Kompleks Istana Kepresidenan.
“Tunggu saja,” ujar Teddy tanpa merinci waktu pelaksanaan reshuffle. Ia menegaskan bahwa penjelasan resmi akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Di tengah spekulasi tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham, menilai isu reshuffle tidak boleh hanya dilihat sebagai pergantian figur.
Menurut Idrus, fokus utama pemerintahan saat ini adalah memastikan kinerja kabinet berjalan optimal sesuai visi besar presiden.
Ia menjelaskan, Presiden Prabowo telah meletakkan lima fondasi utama sebagai arah kebijakan nasional. Pertama, pembangunan harus berpijak pada nilai-nilai Pancasila sebagai panduan utama berbangsa dan bernegara.
Kedua, presiden memandang Indonesia sebagai “rumah besar bersama” yang harus dijaga seluruh elemen bangsa. Ketiga, pembangunan nasional harus memperhatikan kemajemukan dan memperkuat persatuan sebagai fondasi stabilitas.
Keempat, pemerintah menetapkan agenda strategis seperti ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi sumber daya alam, serta kesinambungan pembangunan sebagai prioritas utama.
Kelima, pembentukan Kabinet Merah Putih bertujuan menghimpun potensi terbaik bangsa agar bekerja sebagai tim yang solid. Pemerintah juga telah menggelar konsolidasi internal melalui retret kabinet untuk menyatukan visi dan langkah.
Idrus menegaskan, kritik publik seharusnya tidak diarahkan pada tuntutan agar presiden mundur. Ia menilai persoalan utama terletak pada implementasi kebijakan di tingkat kementerian.
“Masalahnya bukan pada presiden, tetapi pada pembantu-pembantunya,” kata Idrus.
Ia menambahkan, reshuffle tidak hanya berfungsi sebagai evaluasi kinerja, tetapi juga strategi untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan koordinasi, dan mempercepat pelaksanaan program pemerintah.
Menurut Idrus, reshuffle yang tepat dapat menjadi energi baru bagi pemerintahan agar lebih responsif terhadap dinamika ekonomi, sosial, dan politik.
“Yang perlu kita dorong adalah bagaimana presiden melakukan revitalisasi jajaran kabinet untuk memastikan akselerasi kinerja yang lebih efektif,” ujarnya.
Ia juga mendorong seluruh elemen masyarakat memberikan masukan yang objektif dan berbasis data kepada presiden. Kritik yang konstruktif, kata dia, akan membantu pemerintah menjadi lebih solid dan adaptif menghadapi tantangan.
Dalam sistem presidensial, lanjut Idrus, reshuffle merupakan instrumen yang sah untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan.
“Menteri yang tidak produktif harus diganti, siapa pun dia,” tegasnya.
Hingga kini, belum ada kepastian kapan Presiden Prabowo akan melakukan reshuffle. Publik masih menunggu langkah konkret pemerintah, apakah segera merombak kabinet atau menjadikan isu ini sebagai dorongan untuk memperbaiki kinerja.
Idrus menegaskan, yang terpenting bukan momentum reshuffle, melainkan hasil yang ingin dicapai, yakni kabinet yang solid, responsif, dan mampu menjalankan visi presiden secara nyata.(**)
