RUANG.NEWS MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memperkuat sinergi penanganan masalah sosial dan pengentasan kemiskinan melalui kunjungan kerja ke Jakarta, Senin (4/5/2026).
Dalam agenda tersebut, Munafri bertemu Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, di Kantor Kementerian Sosial Republik Indonesia. Pertemuan ini juga dihadiri sejumlah pejabat Kemensos, seperti Dirjen Rehabilitasi Sosial Supomo, Kepala Biro Umum Salahudin Yahya, serta Direktur PSKB Masryani Mansur.
Munafri datang bersama Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie. Mereka membahas berbagai isu strategis, mulai dari pembangunan Sekolah Rakyat, penanganan kawasan kumuh, hingga penguatan program kesejahteraan sosial berbasis kolaborasi lintas sektor.
Andi Bukti menjelaskan bahwa sejumlah program prioritas di Makassar terus berjalan dan menunjukkan progres positif.
“Program Sekolah Rakyat sudah berjalan sesuai rencana. Kami juga membahas relokasi kawasan kumuh, termasuk permukiman nelayan, penguatan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), serta pembangunan Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos),” ujarnya.
Ia menegaskan, kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah menjadi kunci dalam menyelesaikan persoalan sosial secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Dalam pertemuan tersebut, Saifullah Yusuf atau Gusmen mengapresiasi kinerja Pemerintah Kota Makassar. Ia menilai langkah konkret yang dilakukan mampu memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Gusmen juga menyoroti keberhasilan program relokasi permukiman kumuh melalui pembangunan Rumah Nayla sebagai contoh kolaborasi yang efektif antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota.
Atas capaian itu, Kemensos mendorong Makassar menjadi percontohan nasional dalam program “Deklarasi Panti Sosial Bermutu”. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas layanan sosial sekaligus mencegah kekerasan terhadap anak, khususnya di lingkungan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), daycare, dan institusi pendidikan.
Selain itu, Kemensos menawarkan skema pembiayaan kolaboratif (cost sharing) untuk mendukung pembangunan Liponsos di Makassar. Skema ini melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta potensi dukungan dari Badan Amil Zakat Nasional.
Menanggapi hal tersebut, Munafri menyambut baik dukungan dan kepercayaan dari pemerintah pusat. Ia menegaskan komitmen Pemkot Makassar untuk terus memperkuat kebijakan yang berpihak pada masyarakat rentan.
“Kolaborasi menjadi kunci. Dengan dukungan Kemensos dan seluruh pemangku kepentingan, kami optimistis persoalan sosial di Makassar bisa ditangani secara lebih terstruktur dan berdampak langsung bagi masyarakat,” kata Munafri.
Ia juga menekankan pentingnya membangun ekosistem perlindungan sosial yang kuat dan berkelanjutan di Kota Makassar.(**)
