RUANG.NEWS MAKASSAR – Anggota DPRD Sulawesi Selatan dari Fraksi Partai Golkar, Andi Patarai Amir, menilai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih membutuhkan banyak pembenahan di lapangan.
Pernyataan tersebut disampaikan Andi Patarai Amir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait program MBG di Sulawesi Selatan.
Dalam forum itu, ia mengaku telah mencermati berbagai masukan dari sejumlah aliansi masyarakat, seperti Elang Timur, Forum Kesadaran Hukum, dan Pemuda Sain.
Menurutnya, kritik yang disampaikan masyarakat merupakan masukan konstruktif untuk memperbaiki pelaksanaan program strategis nasional tersebut.
“Program ini baru berjalan kurang lebih satu tahun. Tentu masih ada pro dan kontra serta berbagai kekurangan yang perlu dibenahi,” ujar Andi Patarai Amir, Senin (11/5).
Ia menilai Badan Gizi Nasional (BGN) terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG. Salah satu langkah yang disorot ialah penghentian sementara operasional dapur MBG yang belum memenuhi standar.
Meski demikian, Andi Patarai Amir menegaskan aspek transparansi harus menjadi perhatian serius pemerintah. Ia meminta pimpinan DPRD Sulsel menyurati BGN Pusat terkait berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat, termasuk kritik mengenai keterbukaan informasi program MBG.
“Kalau BGN wilayah belum bisa memberikan jawaban yang meyakinkan kepada masyarakat dan aliansi, maka DPRD perlu menyampaikan langsung persoalan ini ke pusat sebagai bahan evaluasi,” katanya.
Selain membahas program MBG, legislator Partai Golkar tersebut juga menyoroti persoalan pendidikan dan tingginya angka anak putus sekolah di Sulawesi Selatan.
Ia mengapresiasi program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto sebagai solusi untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Namun, menurutnya, pembangunan Sekolah Rakyat di daerah masih terkendala persoalan lahan. Karena itu, ia meminta pemerintah kabupaten dan kota segera menyiapkan lahan minimal tujuh hektare agar pembangunan sekolah dapat direalisasikan.
“Pemerintah pusat sudah menyiapkan anggaran pembangunan Sekolah Rakyat. Kendala utama sekarang adalah lahan. Karena itu saya mendorong para bupati segera melakukan pembebasan lahan,” jelasnya.
Andi Patarai Amir menyebut hingga kini baru sekitar empat hingga enam kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang mulai menjalankan pembangunan Sekolah Rakyat. Sementara itu, daerah lain masih menghadapi kendala serupa.
Ia berharap RDP tersebut menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai bahan evaluasi dan perbaikan program.(**)
