RUANG.NEWS MAKASSAR – Anggota DPRD Sulawesi Selatan dari Fraksi Partai Gerindra, Andi Nirawati, menyampaikan sejumlah catatan dan masukan terkait pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama berbagai pihak.
RDP tersebut membahas aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan program MBG, mulai dari penolakan di sejumlah daerah, persoalan teknis di lapangan, hingga dugaan tindak pidana korupsi yang disebut terjadi secara sistematis dalam pengelolaan program.
Dalam forum itu, Andi Nirawati mengapresiasi keterlibatan berbagai elemen masyarakat dan aliansi lembaga yang aktif memberikan kritik serta masukan terhadap jalannya program pemerintah.
Menurutnya, pemerintah dan masyarakat memiliki tujuan yang sama, yakni memastikan program berjalan efektif demi mendukung kualitas generasi muda menuju Indonesia Emas 2045.
“Kami mengapresiasi semua pihak yang ikut mengawal program ini. Tujuan kita sama, memastikan masyarakat benar-benar merasakan manfaat program pemerintah,” ujarnya, Senin (11/5).
Andi Nirawati mengaku pihaknya telah turun langsung menindaklanjuti sejumlah laporan masyarakat, termasuk dugaan kasus keracunan makanan di beberapa wilayah di Sulawesi Selatan.
Dari hasil peninjauan lapangan, ditemukan sejumlah persoalan dalam pengelolaan bahan baku makanan.
“Beberapa kejadian diduga terjadi karena bahan makanan terlalu lama berada di luar sebelum diolah, ditambah proses memasak yang terburu-buru sehingga makanan belum matang sempurna saat disajikan,” jelasnya.
Ia mendorong pihak terkait segera menyusun petunjuk teknis (juknis) dan standar operasional pengelolaan bahan baku yang lebih ketat agar kejadian serupa tidak terulang.
Selain itu, Andi Nirawati menilai pelatihan bagi juru masak, asisten juru masak, kepala SPDG, dan ahli gizi perlu diperkuat agar mampu menyusun variasi menu yang sehat dan sesuai selera masyarakat di berbagai daerah.
Menurutnya, menu yang monoton berpotensi membuat anak-anak bosan sehingga makanan yang disediakan justru tidak dikonsumsi.
“Perlu inovasi menu tanpa mengurangi kandungan gizinya agar anak-anak tetap tertarik mengonsumsi makanan tersebut,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya sosialisasi terkait kandungan dan manfaat gizi kepada para penerima manfaat program. Pemahaman tentang pentingnya gizi dinilai dapat meningkatkan kesadaran anak-anak untuk mengonsumsi makanan sehat.
Tak hanya itu, Andi Nirawati mengusulkan adanya standarisasi rentang harga bahan baku. Ia menilai fluktuasi harga di pasaran sering kali berbeda dengan data resmi pemerintah sehingga berpotensi memicu persoalan dalam pengadaan bahan makanan.
Sebagai bentuk pengawasan, ia juga mendorong pemerintah menyiapkan sistem pengaduan terbuka berbasis digital agar masyarakat dapat menyampaikan kritik, saran, maupun laporan terkait pelaksanaan program MBG.
“Dengan adanya saluran resmi, masyarakat bisa menyampaikan masukan tanpa menimbulkan kegaduhan yang mengganggu fokus pelaksanaan program,” ujarnya.
Andi Nirawati turut mengingatkan pentingnya pendataan riwayat alergi penerima manfaat guna mencegah kesalahpahaman apabila terjadi gangguan kesehatan akibat reaksi alergi terhadap makanan tertentu.
Di akhir penyampaiannya, ia meminta data anak-anak yang tidak bersekolah segera ditindaklanjuti bersama pihak terkait, termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta lembaga pendidikan mitra DPRD Sulsel.
Menurutnya, Program Sekolah Rakyat yang dirancang pemerintah dapat menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu karena tidak hanya menyediakan akses pendidikan, tetapi juga pemberdayaan ekonomi bagi orang tua.
RDP tersebut diharapkan menjadi momentum evaluasi pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis agar lebih tepat sasaran, transparan, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.(**)
