RUANG.NEWS MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pendidikan (Disdik) terus mematangkan pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. Sejumlah pembenahan disiapkan untuk memastikan proses penerimaan berjalan lebih transparan, tertib, dan minim kendala.
Salah satu langkah utama yang dilakukan yakni memisahkan sistem server untuk setiap jenjang pendidikan, membuka kanal aduan masyarakat, hingga memperkuat sistem pengawasan berbasis digital melalui platform Lontara+.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, mengatakan masa simulasi saat ini dimanfaatkan untuk menyempurnakan berbagai aspek teknis, termasuk penyederhanaan mekanisme login menggunakan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).
Disdik juga memperkuat integrasi data sekolah dengan Kementerian Pendidikan secara otomatis agar proses verifikasi berjalan lebih cepat dan akurat.
“Ini bagian dari komitmen kami menghadirkan sistem yang transparan dan akuntabel. Lontara+ menjadi solusi atas berbagai kekurangan pada pelaksanaan tahun sebelumnya,” ujar Achi, Senin (18/5/2026).
Disdik Makassar memperpanjang masa simulasi SPMB hingga 21 Mei 2026. Sementara proses pendaftaran dijadwalkan mulai 2 Juni 2026.
Menurut Achi, kebijakan tersebut diambil karena tingginya antusiasme masyarakat sekaligus untuk menyempurnakan alur pendaftaran pada platform Lontara+.
Selain sistem, Disdik juga fokus meningkatkan kesiapan sumber daya manusia, khususnya operator sekolah. Seluruh operator dari jenjang PAUD, SD, hingga SMP akan mengikuti bimbingan teknis (bimtek) agar memahami sistem secara menyeluruh.
“Kami siapkan tim terbaik. Operator akan dibekali melalui bimtek agar memahami sistem secara utuh, sehingga potensi kendala maupun penyimpangan dapat diminimalisir,” katanya.
Pada SPMB 2026, daya tampung peserta didik disesuaikan dengan jumlah satuan pendidikan yang tersedia. Untuk jenjang PAUD, lima sekolah negeri ditargetkan menerima sekitar 500 siswa. Jenjang SD dengan 314 sekolah diperkirakan menampung sekitar 18 ribu siswa, sedangkan 55 SMP negeri disiapkan untuk sekitar 15 ribu siswa.
Mekanisme penerimaan juga dibedakan berdasarkan jenjang pendidikan. Untuk PAUD tersedia jalur afirmasi sebesar 60 persen dan domisili 40 persen.
Pada jenjang SD terdapat tiga jalur, yakni domisili, afirmasi, dan mutasi. Sementara SMP membuka empat jalur meliputi prestasi akademik dan nonakademik, domisili, afirmasi, serta mutasi.
Disdik Makassar turut memberi perhatian khusus terhadap wilayah kepulauan seperti Kecamatan Kepulauan Sangkarrang. Keterbatasan jaringan internet di wilayah tersebut membuat Disdik tetap menyiapkan mekanisme pendaftaran offline sebagai alternatif.
“Untuk wilayah kepulauan, kami juga berkoordinasi dengan provider agar jaringan lebih optimal. Namun jika memang tidak memungkinkan, maka mekanisme offline tetap disiapkan sebagai solusi,” jelas Achi.
Meski mengedepankan sistem daring, Disdik memastikan setiap sekolah tetap menjadi pusat layanan bantuan bagi masyarakat. Panitia penerimaan murid baru akan membantu orang tua maupun calon siswa yang mengalami kendala teknis atau keterbatasan informasi.
Tak hanya layanan tatap muka, Disdik Makassar juga membuka hotline serta grup Telegram resmi untuk menampung aduan dan menyampaikan pembaruan informasi secara berkala.
Tim Ahli Pemkot Makassar Bidang Percepatan Digitalisasi, Andi Gita Namira Patigana, mengatakan masyarakat dapat memantau perkembangan informasi melalui media sosial Dinas Pendidikan maupun portal resmi Pemerintah Kota Makassar.
“Selama masa simulasi ini kami juga menyediakan grup Telegram resmi sebagai kanal update. Masyarakat yang mengalami kendala bisa langsung menyampaikan aduan di sana,” ujar Gita.
Dari sisi infrastruktur, Pemkot Makassar melakukan pembenahan signifikan pada sistem server. Jika sebelumnya seluruh jenjang menggunakan satu server, kini sistem dipisahkan menjadi tiga server berbeda untuk PAUD, SD, dan SMP.
Menurut Gita, langkah tersebut dilakukan untuk menghindari lonjakan akses yang berpotensi mengganggu layanan seperti yang terjadi pada tahun sebelumnya.
“Dengan sistem terpisah, diharapkan performa layanan menjadi lebih stabil,” katanya.
Tim teknis juga telah melakukan uji ketahanan sistem atau penetration test dengan simulasi beban akses hingga tiga kali lipat dari perkiraan jumlah pengguna saat pendaftaran berlangsung.
Selain itu, sistem Lontara+ kini dilengkapi dashboard pemantauan internal yang memungkinkan Dinas Pendidikan hingga Wali Kota memantau proses secara real time, mulai dari jumlah pendaftar, progres verifikasi berkas, hingga kinerja operator sekolah.
“Misalnya jika ada berkas yang belum diverifikasi, bisa langsung diketahui dan ditindaklanjuti. Bahkan bisa langsung dilakukan peneguran kepada operator yang bersangkutan,” ungkap Gita.
Ia menegaskan sistem yang digunakan telah dirancang seaman dan setransparan mungkin untuk meminimalkan potensi kecurangan. Meski demikian, pengawasan dari masyarakat tetap dibutuhkan agar seluruh proses berjalan sesuai aturan.
“Namun di luar sistem tentu tetap perlu pengawasan bersama. Karena itu kami mengajak masyarakat untuk aktif memantau proses pendaftaran secara mandiri,” tegasnya.(**)
