RUANG.NEWS MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, membuka peluang kerja sama pengembangan transportasi umum massal melalui skema Buy The Service (BTS) bersama PT Sinar Jaya Megah Langgeng.
Rencana tersebut mengemuka saat Munafri menerima audiensi jajaran PT Sinar Jaya Megah Langgeng yang dipimpin Direktur Utama Teddy Rusly di Balai Kota Makassar, Senin (18/5/2026).
Dalam pertemuan itu, Munafri menegaskan kebutuhan mendesak menghadirkan sistem transportasi publik yang nyaman, modern, dan terintegrasi untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi.
Menurutnya, penggunaan kendaraan pribadi yang terus meningkat menjadi salah satu penyebab utama kemacetan di Kota Makassar.
“Makassar membutuhkan transportasi yang mampu menghubungkan titik-titik aktivitas utama masyarakat, terutama kawasan pendidikan dan pusat komersial,” ujar Munafri.
Ia menjelaskan, konsep koridor transportasi dapat menghubungkan Terminal Daya hingga kawasan Malengkeri dengan jalur kampus dan pusat aktivitas mahasiswa.
Rute tersebut mencakup sejumlah perguruan tinggi, seperti Universitas Cokroaminoto, Universitas Hasanuddin, Universitas Muslim Indonesia, Universitas Negeri Makassar, hingga Universitas Muhammadiyah Makassar.
“Nah, coba bayangkan kalau kita dari Daya, keluar sudah banyak kampus-kampus. Itu jalur mahasiswa yang menurut saya sangat hidup dan memungkinkan untuk kita kerja,” katanya.
Munafri juga menekankan pentingnya integrasi transportasi massal dengan moda yang telah lebih dulu beroperasi di Makassar, termasuk angkutan umum atau pete-pete.
Menurutnya, pola transportasi di Makassar selama ini belum tertata optimal karena angkutan umum yang seharusnya berfungsi sebagai feeder justru menjadi moda utama.
Kondisi tersebut, kata dia, membuat masyarakat memilih menggunakan kendaraan pribadi karena layanan transportasi publik dinilai belum nyaman dan efisien.
“Karena sarana transportasinya tidak nyaman, masyarakat akhirnya beralih ke kendaraan pribadi. Kendaraan pribadi inilah yang membuat macet,” jelas Munafri.
Wali Kota Makassar yang akrab disapa Appi itu menegaskan pemerintah kota tidak ingin membangun sistem transportasi tanpa perencanaan matang. Karena itu, Pemkot Makassar membuka ruang kolaborasi dengan operator berpengalaman dalam pengelolaan transportasi massal.
Dalam skema kerja sama tersebut, Pemkot Makassar juga membuka peluang pemberian subsidi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar tarif transportasi tetap terjangkau masyarakat.
“Bikinkan saya sistem di mana saya bisa masuk juga subsidi APBD saya. Kita hitung betul berapa besar subsidi yang bisa diberikan supaya layanan transportasi di Makassar ini berubah,” ujarnya.
Meski begitu, Munafri menegaskan seluruh rencana pengembangan transportasi massal harus didukung kajian teknis dan regulasi yang matang agar pelaksanaannya berjalan aman dan akuntabel.
“Kita siapkan dulu dasar kajian dan regulasinya supaya semuanya jelas,” tutupnya.(**)
