RUANG.NEWS MAKASSAR – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan memperkuat upaya pengembangan demokrasi lokal melalui konsolidasi lintas sektor yang melibatkan tokoh nasional, organisasi kemasyarakatan, dan pemangku kepentingan lainnya.
Konsolidasi tersebut digelar setelah Dialog Kebangsaan Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Sulawesi Selatan di Red Corner Cafe, Makassar, Jumat (5/6/2026). Forum ini menjadi ruang strategis untuk membahas penguatan sistem demokrasi daerah sekaligus merespons dinamika revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini menjadi perhatian publik.
Kegiatan tersebut menghadirkan Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) periode 2025–2030 yang juga menjabat Ketua Umum PGK, Bursah Zarnubi, didampingi fungsionaris Pengurus Pusat PGK, Andri.
Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan, Mardiana Rusli, menegaskan bahwa konsolidasi demokrasi menjadi bagian dari komitmen lembaganya untuk memperkuat budaya demokrasi yang sehat, inklusif, dan berintegritas.
Menurutnya, penguatan demokrasi tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan hukum formal. Upaya tersebut juga memerlukan dukungan ekosistem politik yang matang melalui kolaborasi berbagai elemen masyarakat.
“Kita tentu berharap terbangun sinergi yang lebih kuat antara penyelenggara pemilu, masyarakat, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, dan akademisi dalam menjaga kualitas demokrasi serta memperkuat partisipasi publik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujar Mardiana.
Ia menjelaskan, konsolidasi tersebut berfokus pada penguatan demokrasi lokal, peningkatan literasi politik masyarakat, serta upaya menjaga ruang publik yang sehat di tengah berbagai tantangan demokrasi pada masa mendatang.
Mardiana menilai peningkatan kesadaran politik masyarakat menjadi faktor penting untuk menjaga kualitas demokrasi sekaligus memperkuat partisipasi publik dalam setiap proses politik dan pemerintahan.
Sementara itu, Pengurus Pusat PGK, Andri, menekankan pentingnya menyelaraskan reformasi dan pembangunan daerah dengan perkembangan aspirasi hukum yang tumbuh di masyarakat, termasuk terkait pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu.
Menurut Andri, peningkatan kualitas partisipasi warga negara harus berjalan beriringan dengan penguatan pendidikan politik dan pembangunan komunikasi publik yang sehat.
“Peningkatan kualitas partisipasi warga negara, penguatan pendidikan politik, serta pembangunan komunikasi publik yang sehat menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Seluruh pemangku kepentingan harus memastikan setiap kebijakan dan informasi yang disampaikan kepada masyarakat tidak mengarah pada praktik yang dapat merugikan proses demokrasi,” katanya.
Melalui konsolidasi lintas sektor tersebut, Bawaslu Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya untuk mengawal arah transisi hukum tata negara agar tetap berpijak pada prinsip kedaulatan rakyat.
Kehadiran unsur pemerintah daerah melalui APKASI dan kelompok pemuda melalui PGK diharapkan mampu memperkuat kolaborasi dalam mencegah berbagai bentuk pelanggaran, baik di ruang digital maupun konvensional, sehingga tercipta iklim demokrasi yang adil, sehat, dan berkeadaban.(**)
