RUANG.NEWS MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menghadiri Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Selasa (10/6/2026).
Kegiatan tersebut menandai dimulainya rangkaian pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan berlangsung secara nasional untuk menghimpun data komprehensif mengenai kondisi dan aktivitas perekonomian Indonesia.
Pencanangan itu dihadiri Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Kepala BPS Sulsel Aryanto, serta para bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan.
Dalam kesempatan itu, Munafri menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 memiliki peran strategis dalam mendukung perencanaan pembangunan yang tepat sasaran, termasuk di Kota Makassar.
Menurutnya, data ekonomi yang akurat, lengkap, dan mutakhir menjadi kebutuhan penting di tengah perkembangan ekonomi yang semakin dinamis, mulai dari sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ekonomi kreatif, hingga ekonomi digital.
“Data yang dihasilkan akan menjadi dasar dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta pelaku usaha,” kata Munafri.
Ia menjelaskan, hasil sensus akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai struktur ekonomi daerah, perkembangan dunia usaha, potensi sektor unggulan, hingga berbagai tantangan yang dihadapi pelaku ekonomi.
Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan Indonesia Timur, lanjut Munafri, Makassar membutuhkan data yang valid untuk mendukung perencanaan pembangunan berbasis bukti atau evidence-based policy.
Dengan dukungan data yang kuat, pemerintah dapat mengidentifikasi sektor-sektor potensial untuk dikembangkan sekaligus menentukan intervensi yang tepat bagi sektor yang masih membutuhkan dukungan.
“Sensus Ekonomi bukan sekadar kegiatan pendataan, tetapi misi strategis nasional untuk memastikan setiap kebijakan benar-benar berangkat dari kondisi dan kebutuhan nyata di lapangan,” ujarnya.
Munafri menambahkan, data hasil sensus juga akan menjadi acuan penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan kompetitif. Karena itu, ia mengajak masyarakat dan pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif demi menghasilkan data yang berkualitas.
“Data sensus ini akan menjadi dasar dalam menentukan arah pembangunan ekonomi ke depan, termasuk bagi Kota Makassar,” tambahnya.
Sulsel Jadi Provinsi Pertama
Sementara itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan bahwa Sulawesi Selatan menjadi provinsi pertama di Indonesia yang mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di tingkat daerah.
Menurutnya, pencanangan tersebut menjadi momentum penting untuk memulai tahapan persiapan sensus yang akan dilaksanakan secara nasional.
“Ini adalah pertama kalinya kita mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di tingkat provinsi. Sulawesi Selatan menjadi provinsi pertama yang melaksanakan pencanangan ini,” ujar Amalia.
Ia menjelaskan, Sensus Ekonomi 2026 merupakan pendataan ekonomi terbesar yang dilakukan pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, komprehensif, dan mutakhir mengenai aktivitas usaha di Indonesia.
Data tersebut akan menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi, peningkatan investasi, penguatan UMKM, hingga pengembangan sektor ekonomi baru yang terus bertumbuh.
Amalia menekankan bahwa keberhasilan sensus membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, hingga masyarakat.
“Keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 membutuhkan dukungan penuh dari seluruh pihak, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, perangkat daerah, pelaku usaha, hingga masyarakat,” katanya.
Untuk mendukung pelaksanaan sensus, BPS RI juga mengusung kampanye nasional bertajuk TIR, yang merupakan singkatan dari Terima petugas sensus, Isi data dengan benar, dan Rahasia data tetap terjaga.
Kampanye tersebut akan menjadi pesan utama dalam sosialisasi kepada masyarakat menjelang pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.(**)
