RUANG.NEWS MAKASSAR – Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap), Syaharuddin Alrif, menghadiri pencanangan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Selasa (10/6/2026).
Kegiatan ini menjadi momen penting karena Sulawesi Selatan resmi menjadi provinsi pertama di Indonesia yang mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Kehadiran Syahar sapaan akrab Syaharuddin Alrif menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Sidrap dalam mendukung program strategis nasional yang bertujuan menghasilkan data ekonomi yang akurat dan komprehensif untuk mendukung perencanaan pembangunan.
Dalam kegiatan tersebut, Syahar didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sidrap, Herwin, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sidrap, Andi Asmarani.
Pencanangan ini dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Kepala BPS Sulsel Aryanto, serta para kepala daerah se-Sulawesi Selatan.
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa pemilihan Sulawesi Selatan sebagai lokasi pencanangan perdana memiliki arti strategis sebagai titik awal persiapan nasional menuju pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
“Ini adalah kali pertama kita mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di tingkat provinsi. Sulawesi Selatan adalah provinsi pertama,” ujar Amalia.
Menurutnya, data yang dihimpun melalui sensus ini akan menjadi dasar penting dalam penyusunan berbagai kebijakan pembangunan ekonomi nasional di masa mendatang.
Pada kesempatan tersebut, Amalia juga memperkenalkan kampanye TIR untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sensus. TIR merupakan singkatan dari Terima petugas sensus, Isi data dengan benar, dan Rahasia data tetap terjaga.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyambut baik penunjukan Sulsel sebagai provinsi pertama yang mencanangkan Sensus Ekonomi 2026.
Ia mengajak seluruh pemerintah daerah di Sulawesi Selatan untuk mendukung penuh proses pendataan agar berjalan lancar dan menghasilkan data yang berkualitas.
“Data yang akurat akan menjadi fondasi penting dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan ekonomi, investasi, dan pemberdayaan masyarakat ke depan,” kata Andi Sudirman.
BPS menjadwalkan pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 berlangsung secara door to door mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Melalui dukungan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu menghadirkan gambaran menyeluruh tentang kondisi perekonomian Indonesia.
Data tersebut akan menjadi pijakan penting dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran, terarah, dan berkelanjutan.(**)
