RUANG.NEWS MAKASSAR — Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulawesi Selatan melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah melalui rapat dengar pendapat bersama organisasi perangkat daerah (OPD) serta perwakilan pemerintah kabupaten/kota di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulsel, Kamis (11/6/2026).
Dalam rapat tersebut, keterbatasan anggaran kebudayaan menjadi sorotan utama. Kondisi itu dinilai masih menjadi kendala dalam upaya pelestarian dan pengembangan budaya di berbagai daerah.
Wakil Ketua Pansus Kebudayaan DPRD Sulsel, Heriwawan, mengatakan sejumlah daerah menyampaikan masukan terkait perlindungan kebudayaan, pembinaan masyarakat, hingga dukungan pembiayaan.
Pansus mengundang perwakilan dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan dalam pembahasan Ranperda tersebut. Dari jumlah itu, sebanyak 17 daerah hadir dan menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi dalam pengelolaan sektor kebudayaan.
“Alhamdulillah, banyak sekali masukan yang kami terima, terutama terkait perlindungan kebudayaan, pembinaan, serta persoalan pembiayaan dan anggaran kebudayaan yang masih sangat minim di daerah. Masukan tersebut antara lain disampaikan perwakilan dari Luwu Utara, Toraja, Kabupaten Gowa, Takalar, Makassar, dan daerah lainnya,” ujar Heriwawan.
Sejumlah daerah juga meminta pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap program pelestarian budaya yang dinilai belum mendapat dukungan anggaran yang memadai.
Menurut Pansus, Ranperda Pemajuan Kebudayaan merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Regulasi tersebut diharapkan dapat memperkuat perlindungan terhadap berbagai warisan budaya yang tersebar di Sulawesi Selatan.
Ranperda itu tidak hanya mengatur perlindungan terhadap budaya benda, tetapi juga mencakup budaya bahari, budaya agraris, serta berbagai bentuk kearifan lokal yang menjadi identitas masyarakat.
Dengan adanya regulasi daerah, pemerintah diharapkan memiliki landasan hukum yang lebih kuat dalam menjalankan program kebudayaan.
Selain fokus pada pelestarian budaya, Pansus juga mendorong penguatan pembinaan generasi muda agar tetap mengenal dan mencintai budaya daerah. Perkembangan teknologi dan perubahan pola hidup dinilai menyebabkan sebagian generasi muda mulai menjauh dari tradisi lokal.
Karena itu, pemerintah dipandang perlu memperkuat edukasi kebudayaan melalui berbagai program yang menyasar kalangan pelajar dan masyarakat.
Dalam pembahasan tersebut, hampir seluruh kabupaten/kota yang hadir meminta peningkatan alokasi anggaran untuk sektor kebudayaan. Mereka menilai anggaran yang tersedia saat ini belum mampu mendukung program pelestarian dan pengembangan budaya secara optimal.
Daerah juga menyoroti posisi urusan kebudayaan yang masih tergabung dalam Dinas Pendidikan sehingga alokasi anggarannya relatif terbatas. Oleh sebab itu, Pansus mendorong pemerintah daerah memberikan porsi anggaran yang lebih besar bagi sektor kebudayaan pada masa mendatang.
Saat ini, Pansus DPRD Sulsel terus menyempurnakan Ranperda Pemajuan Kebudayaan melalui berbagai tahapan pembahasan. Sebelumnya, Pansus telah melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah serta menyerap masukan dari budayawan, akademisi, dan praktisi budaya.
Seluruh masukan tersebut akan menjadi bahan penyempurnaan sebelum Ranperda ditetapkan menjadi peraturan daerah. Melalui regulasi ini, DPRD Sulsel berharap pemerintah dapat memperkuat perlindungan budaya sekaligus meningkatkan dukungan pembinaan dan penganggaran agar warisan budaya Sulawesi Selatan tetap terjaga dan berkembang pada masa mendatang.(**)
