RUANG.NEWS MAKASSAR – Dukungan terhadap langkah Pemerintah Kota Makassar dalam menata pedagang kaki lima (PKL), lapak usaha, dan bangunan yang berdiri di atas fasilitas umum terus mengalir dari berbagai kalangan masyarakat.
Salah satunya datang dari komunitas pemerhati lingkungan yang menilai kebijakan tersebut sebagai upaya strategis menciptakan kota yang lebih tertib, bersih, aman, dan nyaman.
Dukungan itu muncul di tengah berkembangnya berbagai opini dan aksi demonstrasi dari sejumlah kelompok yang menolak penataan di beberapa titik Kota Makassar.
Ketua Forum Komunitas Hijau Makassar, Achmad Yusran, menegaskan bahwa langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar bukanlah penggusuran, melainkan bagian dari penataan ruang kota untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum dan saluran drainase.
“Selama ini sering muncul pandangan bahwa penertiban PKL atau lapak usaha identik dengan penggusuran. Padahal persoalannya jauh lebih besar karena menyangkut fungsi drainase, lingkungan, dan estetika kota. Karena itu, langkah yang dilakukan Pemkot Makassar perlu mendapat dukungan,” kata Yusran, Rabu (17/6/2026).
Menurut Yusran, persoalan banjir dan sedimentasi drainase di Kota Makassar tidak cukup diselesaikan melalui pengerukan saluran secara berkala.
Pemerintah juga perlu melakukan penataan terhadap bangunan dan aktivitas usaha yang berdiri di atas atau sekitar drainase.
Ia menilai pendekatan tersebut penting untuk menjaga fungsi saluran air sekaligus menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih tertata.
“Ada aspek lingkungan, kesehatan, estetika, hingga kepatuhan terhadap aturan yang harus dijaga secara bersamaan,” ujarnya.
Yusran mengungkapkan banyak saluran drainase di Makassar mengalami gangguan fungsi akibat tertutup bangunan semi permanen maupun lapak usaha yang berdiri di atas fasilitas umum.
Kondisi tersebut, kata dia, menyulitkan petugas saat melakukan pembersihan drainase. Akibatnya, sampah rumah tangga maupun limbah usaha mengendap di dasar saluran dan mempercepat sedimentasi.
“Kami melihat langsung kondisi di lapangan. Ketika lapak berjejer menutupi drainase, petugas kesulitan melakukan pembersihan. Sampah dan limbah usaha ikut mengendap sehingga sedimentasi meningkat lebih cepat,” tuturnya.
Menurut Yusran, kondisi itu sering menyebabkan air meluap meskipun hujan tidak berlangsung lama.
Ia menilai kebijakan penataan yang dijalankan Pemerintah Kota Makassar merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mengembalikan fungsi fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai peruntukannya.
Selain mendukung pengendalian banjir, langkah tersebut juga memperbaiki wajah kota.
“Sebelumnya banyak bantaran saluran terlihat semrawut karena dipenuhi tenda dan barang dagangan. Setelah ditata, saluran air terlihat jelas, ruang terbuka kembali hadir, dan lingkungan menjadi lebih bersih,” jelasnya.
Ia menambahkan, perubahan tersebut menciptakan kesan kota yang lebih terawat dan nyaman bagi masyarakat maupun pengunjung.
Lebih lanjut, Yusran menegaskan keberhasilan penataan kota tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik, tetapi juga penegakan aturan yang konsisten.
Menurutnya, pemerintah memiliki kewajiban menjaga fasilitas umum dan lingkungan hidup melalui regulasi yang jelas serta penerapan sanksi bagi pelanggaran yang terjadi.
Meski demikian, ia menilai pendekatan yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar tetap mengedepankan aspek kemanusiaan.
“Pemerintah tetap membuka ruang dialog dan pembinaan. Jika masih ada pelanggaran, tentu tersedia tahapan sanksi administratif mulai dari peringatan tertulis, pembatasan aktivitas, hingga pencabutan izin sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.
Sebagai komunitas peduli lingkungan, Forum Komunitas Hijau Makassar juga mengapresiasi pendekatan humanis yang diterapkan pemerintah dalam setiap proses penataan.
Yusran mengatakan pemerintah selama ini mengutamakan sosialisasi, komunikasi, dan dialog sebelum mengambil langkah lanjutan, termasuk ketika relokasi menjadi solusi yang diperlukan.
“Yang dilakukan pemerintah bukan mengusir masyarakat. Pemerintah berupaya mencari solusi agar aktivitas ekonomi tetap berjalan tanpa mengorbankan kepentingan lingkungan dan masyarakat luas,” katanya.
Berdasarkan pengamatan komunitasnya, penataan yang dilakukan secara tegas namun humanis memberikan manfaat ganda bagi kota.
Selain memperlancar aliran air dan mengurangi sedimentasi, kebijakan tersebut juga meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan.
Karena itu, Yusran mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh opini yang menggiring persepsi seolah-olah pemerintah bertindak semena-mena terhadap warga.
“Fakta di lapangan menunjukkan proses penataan berlangsung kondusif dan tanpa bentrokan. Ini membuktikan pendekatan dialogis dan kolaboratif mampu membangun kesepahaman antara pemerintah dan masyarakat,” ujarnya.
Forum Komunitas Hijau Makassar mendorong Pemerintah Kota Makassar untuk terus melanjutkan pola penataan yang mengutamakan kelestarian lingkungan, estetika kota, kepastian hukum, dan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Yusran, ketertiban kota, keindahan lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi warga dapat berjalan beriringan apabila didukung komunikasi yang baik, aturan yang jelas, dan komitmen bersama menjaga Makassar menjadi kota yang lebih nyaman, bersih, dan berkelanjutan.(**)
