RUANG.NEWS MAKASSAR – Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Yasir Machmud, mendampingi Andi Iwan Darmawan Aras dalam pengukuhan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Sulawesi Selatan periode 2026–2031.
Andi Iwan Darmawan Aras resmi memimpin HNSI Sulsel setelah peserta Musyawarah Daerah (Musda) III HNSI Sulawesi Selatan memilihnya secara aklamasi di Hotel Claro Makassar, Sabtu (20/6/2026).
Kehadiran Yasir Machmud dalam agenda tersebut menunjukkan dukungan terhadap penguatan organisasi nelayan di Sulawesi Selatan. Ia juga terlibat dalam proses konsolidasi kepengurusan baru yang diharapkan mampu memperjuangkan kepentingan nelayan secara lebih efektif.
Yasir menegaskan bahwa Sulawesi Selatan memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar. Wilayah pesisir yang luas serta kawasan kepulauan yang tersebar di berbagai daerah menjadi modal utama pengembangan sektor tersebut.
Menurutnya, nelayan memegang peran strategis sebagai penjaga ketahanan pangan sekaligus penggerak ekonomi masyarakat pesisir. Karena itu, seluruh pemangku kebijakan perlu memberikan perhatian serius terhadap peningkatan kesejahteraan mereka.
“Nelayan adalah pahlawan pangan yang selama ini berkontribusi besar terhadap perekonomian daerah. Potensi perikanan Sulawesi Selatan sangat melimpah dengan dukungan wilayah kepulauan yang luas dan sumber daya laut yang besar. Karena itu, kesejahteraan nelayan harus menjadi prioritas bersama,” kata Yasir.
Ia meyakini kepemimpinan Andi Iwan Darmawan Aras akan memperkuat peran HNSI dalam memperjuangkan akses nelayan terhadap program pemberdayaan, perlindungan sosial, serta peningkatan kapasitas usaha perikanan.
Sebagai pimpinan DPRD Sulsel, Yasir juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan yang berpihak kepada masyarakat pesisir dan kepulauan.
“Kami di DPRD Sulawesi Selatan berkomitmen memperjuangkan hak-hak nelayan, mulai dari bantuan sarana dan prasarana, perlindungan saat melaut, jaminan sosial, hingga perluasan akses pasar hasil perikanan. Nelayan harus menjadi subjek utama pembangunan sektor kelautan dan perikanan,” ujarnya.
Menurut Yasir, penguatan sektor perikanan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan nelayan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di wilayah kepulauan yang bergantung pada sumber daya laut.
Sementara itu, Ketua DPD HNSI Sulsel, Andi Iwan Darmawan Aras, menyoroti sejumlah tantangan yang masih membayangi sektor kelautan dan perikanan di Sulawesi Selatan.
Ia menyebut Sulsel sebagai provinsi maritim memiliki lebih dari 500 ribu nelayan yang terdiri atas sekitar 280 ribu nelayan tangkap dan lebih dari 220 ribu pembudidaya perikanan. Namun, sekitar 28 ribu nelayan masih hidup dalam kondisi miskin, bahkan sebagian masuk kategori miskin ekstrem.
“Kehadiran HNSI harus menjadi wadah perjuangan yang nyata untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Kami ingin memastikan nelayan mendapatkan perlindungan hukum, pendampingan, dan kemudahan mengakses program pemerintah,” kata AIA sapaan akrabnya.
Selain kesejahteraan, AIA juga menyoroti aspek keselamatan kerja nelayan. Menurutnya, aktivitas melaut memiliki risiko tinggi sehingga membutuhkan dukungan informasi cuaca dan iklim yang akurat.
Karena itu, ia mendorong pengurus HNSI memperkuat koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui program Sekolah Lapang Iklim dan Sekolah Lapang Cuaca Nelayan.
“Keselamatan nelayan harus menjadi prioritas. Hasil laut yang kita nikmati hari ini berasal dari kerja keras para nelayan yang setiap hari mempertaruhkan nyawa di tengah lautan,” ujarnya.
Dalam masa kepemimpinannya, AIA berkomitmen menjadikan HNSI sebagai jembatan antara nelayan, pembudidaya, petambak, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Ia juga mendorong pemerintah untuk memperkuat dukungan terhadap sektor perikanan melalui bantuan alat tangkap, penerapan teknologi modern, serta perluasan akses pasar agar produk perikanan Sulawesi Selatan memiliki nilai tambah dan daya saing ekspor yang lebih tinggi.
Menurutnya, perhatian terhadap sektor perikanan tidak boleh hanya terfokus pada nelayan tangkap. Pembudidaya dan petambak juga membutuhkan dukungan karena memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan dan menggerakkan perekonomian daerah.
Dengan dukungan berbagai pihak, termasuk DPRD Sulawesi Selatan, kepengurusan DPD HNSI Sulsel periode 2026–2031 diharapkan mampu menjadi motor penggerak peningkatan kesejahteraan nelayan, penguatan ekonomi pesisir dan kepulauan, serta pengembangan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.(**)
