RUANG.NEWS JAKARTA – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengingatkan tujuh kementerian koordinator (Kemenko) agar menjaga akuntabilitas dan efektivitas penggunaan anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027.
Banggar menegaskan setiap alokasi anggaran harus mampu menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat melalui program yang terukur, tepat sasaran, dan memiliki indikator kinerja yang jelas.
Anggota Banggar DPR RI dari Fraksi Gerindra, Kamrussamad, menjelaskan bahwa pagu indikatif yang diberikan kepada kementerian koordinator bertujuan untuk mengawal pelaksanaan program prioritas nasional yang dijalankan berbagai kementerian dan lembaga teknis.
Menurutnya, setiap Kemenko perlu menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Key Performance Indicator (KPI) sebagai instrumen pengawasan sekaligus tolok ukur keberhasilan program.
“Kita berharap penggunaan APBN sesuai dengan nomenklatur yang sudah ditargetkan. Karena itu DPR selalu meminta setiap kementerian dan lembaga menyiapkan KPI atau IKU untuk setiap program yang dicanangkan,” ujar Kamrussamad usai mengikuti rapat kerja Banggar DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Ia menegaskan bahwa pemerintah harus mengelola APBN secara bertanggung jawab karena seluruh anggaran bersumber dari kontribusi masyarakat melalui pajak.
Oleh sebab itu, DPR akan terus mengawal proses perencanaan hingga implementasi program agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal.
“APBN merupakan dana pajak yang dipungut dari masyarakat Indonesia dan harus kembali kepada masyarakat dalam bentuk program pembangunan nasional. Agar tepat sasaran, kita harus mengawasi dan mengawal mulai dari perencanaan hingga implementasi,” tegasnya.
Komitmen penguatan akuntabilitas tersebut mendapat respons positif dari pemerintah.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menyatakan kesiapan jajarannya untuk memperkuat pengawasan pelaksanaan program melalui monitoring dan evaluasi langsung di lapangan.
AHY mengatakan kementeriannya akan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dasar yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Kami justru lebih banyak melakukan perjalanan ke lapangan untuk memastikan secara langsung melalui mekanisme monitoring dan evaluasi,” kata AHY.
Banggar DPR RI berharap sinergi antara pemerintah dan parlemen dapat meningkatkan kualitas belanja negara pada RAPBN 2027 sehingga setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung pencapaian target pembangunan nasional.(**)
