RUANG.NEWS JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad, meminta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menetapkan indikator kinerja utama atau Key Performance Indicator (KPI) yang terukur dalam setiap program literasi dan inklusi keuangan.
Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI bersama Ketua Dewan Komisioner LPS dan jajaran yang membahas revisi anggaran tahun 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Kamrussamad menegaskan bahwa setiap program yang menggunakan anggaran negara harus memiliki ukuran keberhasilan yang jelas.
Dengan demikian, manfaat dan dampak program bagi masyarakat dapat dievaluasi secara objektif dan transparan.
“Setiap program harus memiliki KPI yang terukur agar output dan outcome-nya bisa dievaluasi secara jelas,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Kamrussamad juga menyoroti bertambahnya mandat LPS setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
Menurutnya, kewenangan LPS kini tidak hanya mencakup penjaminan simpanan perbankan. Lembaga tersebut juga mengemban tugas penjaminan polis asuransi, penguatan fungsi resolusi, pembentukan struktur penjaminan polis, perlindungan hukum bagi pejabat LPS, hingga penguatan fungsi pengawasan DPR terhadap tata kelola dan anggaran lembaga.
Dengan kewenangan yang semakin luas, Kamrussamad mengingatkan bahwa DPR memiliki peran memberikan persetujuan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) operasional LPS sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Karena itu, ia menilai penggunaan anggaran dan capaian program harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan terukur.
Dalam kesempatan yang sama, Kamrussamad meminta penjelasan terkait hasil berbagai program literasi keuangan yang telah dijalankan LPS sepanjang 2025, termasuk kegiatan Financial Festival yang digelar di sejumlah kota seperti Surabaya dan Medan.
“Kami ingin mengetahui output dan outcome yang telah dihasilkan dari festival finansial tersebut. Apakah hasilnya tergambar dalam survei nasional yang sudah atau sedang dilaksanakan, khususnya untuk program kegiatan 2025,” katanya.
Selain Financial Festival, Kamrussamad juga menyoroti program Economic Outlook yang diselenggarakan LPS bersama salah satu mitra media.
Ia meminta LPS menjelaskan besaran anggaran yang digunakan, jumlah audiens yang berhasil dijangkau, serta dampak program tersebut terhadap peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
Menurutnya, kerja sama dengan media perlu dilakukan secara terbuka dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh perusahaan media.
“Ekosistem media di Indonesia sangat beragam. Jangan sampai menimbulkan kesan monopoli. LPS harus menjadi mitra bagi seluruh lembaga media,” tegasnya.
Kamrussamad juga mempertanyakan alasan LPS memilih Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai lokasi penyelenggaraan Financial Festival 2026.
Ia menilai penentuan lokasi kegiatan seharusnya mengacu pada data dan kebutuhan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan tingkat literasi keuangan di setiap daerah.
Selain itu, ia meminta penjelasan mengenai kelompok sasaran program tersebut. Menurutnya, jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Yogyakarta tidak sebanyak provinsi lain seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, maupun Jawa Timur.
“Apakah penentuan wilayah itu berbasis data atau pertimbangan lain? Ini perlu dijelaskan agar kami juga dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat apabila muncul pertanyaan terkait program literasi keuangan,” ujarnya.
Menutup penyampaiannya, Kamrussamad kembali menekankan pentingnya penyusunan KPI yang jelas dan terukur untuk seluruh program literasi dan inklusi keuangan LPS.
Menurutnya, keberhasilan sebuah program tidak cukup dinilai dari terlaksananya kegiatan, tetapi harus diukur melalui output dan outcome yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kalau rumusan KPI-nya bisa ditentukan dengan baik, maka kami yakin program-program tersebut ke depan akan jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.(**)
