RUANG.NEWS MAKASSAR – Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam mendukung perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional.
Komitmen tersebut disampaikan saat Aliyah menghadiri Rapat Finalisasi Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan yang dirangkaikan dengan penandatanganan Berita Acara Penetapan LP2B Kabupaten/Kota di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Kamis (9/7/2026).
Dalam forum tersebut, Aliyah mewakili Pemerintah Kota Makassar sekaligus menandatangani Berita Acara Penetapan LP2B. Berdasarkan hasil penetapan, Kota Makassar menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 169,19 hektare.
Penetapan tersebut menjadi landasan bagi Pemerintah Kota Makassar untuk menjaga keberadaan lahan pertanian produktif dari alih fungsi sekaligus menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan tata ruang yang berkelanjutan melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Aliyah Mustika Ilham menegaskan bahwa perlindungan lahan pertanian merupakan investasi jangka panjang untuk menjaga ketahanan pangan sekaligus mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
“Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bukan hanya tentang menjaga lahan, tetapi juga memastikan keberlangsungan ketahanan pangan bagi generasi sekarang dan mendatang. Pemerintah Kota Makassar berkomitmen mendukung kebijakan ini melalui sinergi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, sekaligus mengintegrasikan penetapan LP2B ke dalam perencanaan tata ruang agar pembangunan kota tetap berjalan selaras dengan upaya menjaga lahan produktif,” ujar Aliyah.
Rapat finalisasi tersebut dipimpin Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid.
Dalam arahannya, Nusron menekankan pentingnya percepatan penetapan LP2B di seluruh daerah sebagai langkah konkret memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap kawasan pertanian yang wajib dilindungi.
Turut hadir dalam kegiatan itu Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN Andi Tenri Abeng, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan, para bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan atau yang mewakili, serta pejabat pimpinan tinggi pratama dari Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.
Melalui penandatanganan Berita Acara Penetapan LP2B tersebut, Pemerintah Kota Makassar kembali menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mewujudkan tata ruang yang berkelanjutan, melindungi lahan pertanian produktif, serta memperkuat ketahanan pangan demi mendukung pembangunan berwawasan lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(***)
