RUANG.NEWS MAKASSAR – Ketua Komisi E DPRD Sulawesi Selatan, Andi Tenri Indah, akan bertolak ke Jakarta untuk memperjuangkan nasib ribuan siswa di Sulawesi Selatan yang hingga kini belum mendapatkan sekolah setelah pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
Politisi Partai Gerindra itu dijadwalkan menemui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah guna mencari solusi atas masih banyaknya lulusan SMP yang belum tertampung di SMA dan SMK negeri.
Sebagai langkah awal, Komisi E DPRD Sulsel meminta Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan menyerahkan data by name by address (BNBA) siswa yang belum memperoleh sekolah. Data tersebut akan menjadi dasar dalam audiensi dengan pemerintah pusat.
“Kami meminta kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan untuk menyerahkan data BNBA anak-anak yang hingga saat ini belum mendapatkan sekolah di SMA dan SMK negeri. Data tersebut akan kami bawa ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai bahan untuk meminta solusi terkait masih banyaknya anak-anak di Sulawesi Selatan yang belum memperoleh akses pendidikan,” ujar Andi Tenri Indah, Selasa (14/7).
Politisi Partai Gerindra ini menjelaskan, banyak siswa sebenarnya bersedia melanjutkan pendidikan di sekolah swasta. Namun, keterbatasan ekonomi membuat sebagian besar orang tua tidak mampu membayar biaya pendidikan.
Karena itu, Komisi E DPRD Sulsel akan meminta pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan khusus agar seluruh siswa tetap memperoleh hak atas pendidikan.
Salah satu usulan yang akan disampaikan ialah penambahan kapasitas rombongan belajar (rombel) hingga maksimal 40 siswa per kelas.
Menurut Andi Tenri Indah, kebijakan tersebut menjadi solusi jangka pendek yang paling memungkinkan dibandingkan membangun ruang kelas baru yang membutuhkan waktu dan anggaran besar.
Selain penambahan rombel, pihaknya juga akan mengusulkan berbagai alternatif kebijakan lain agar seluruh siswa yang belum tertampung dapat segera memperoleh sekolah.
Andi Tenri Indah mengungkapkan, Komisi E akan menerima data resmi dari Dinas Pendidikan Sulsel pada Kamis mendatang.
Ia juga meminta dinas terkait ikut mendampingi audiensi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Ia dijadwalkan berangkat ke Jakarta pada Minggu dan melakukan pertemuan dengan pihak kementerian pada Senin.
Berdasarkan informasi sementara dari Sekretaris Dinas Pendidikan Sulsel, jumlah siswa yang belum tertampung diperkirakan mencapai sekitar 2.000 orang.
Namun, angka tersebut masih menunggu validasi karena pemerintah belum merampungkan pendataan secara resmi.
Dari data awal, sekitar 1.000 siswa dilaporkan belum memperoleh kursi di SMA negeri.
“Persoalan ini hampir terjadi setiap tahun. Karena itu, Dinas Pendidikan harus memiliki langkah yang lebih konkret dan terencana dalam mencarikan solusi. Jangan sampai pergantian pejabat yang terlalu sering mengganggu fokus penyelesaian persoalan pendidikan,” tegasnya.
Selain membahas persoalan siswa yang belum mendapatkan sekolah, Andi Tenri Indah juga akan membawa isu penempatan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ke Jakarta.
Menurutnya, distribusi guru PPPK saat ini belum sepenuhnya sesuai kebutuhan. Masih terdapat sekolah yang kelebihan tenaga pendidik, sementara sekolah lain justru mengalami kekurangan guru.
“Penempatan guru harus disesuaikan dengan kebutuhan sekolah dan, sejauh memungkinkan, mempertimbangkan lokasi tempat tinggal guru agar lebih efektif,” katanya.
Komisi E DPRD Sulsel juga akan mengonsultasikan persoalan tersebut kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN).
DPRD telah meminta data dari Dinas Pendidikan Sulsel agar pembahasan di Jakarta turut mencakup pemerataan distribusi guru PPPK.
Andi Tenri Indah berharap pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret agar seluruh siswa yang belum tertampung dapat melanjutkan pendidikan pada tahun ajaran baru.
“Dengan kebijakan penambahan kapasitas hingga 40 siswa per rombongan belajar, kami berharap seluruh anak yang saat ini belum memperoleh sekolah dapat segera tertampung dan mendapatkan haknya untuk mengenyam pendidikan,” pungkasnya.(***)
