RUANG.NEWS MAKASSAR — Legislator Partai Gerindra DPRD Sulawesi Selatan, Firmina Tellulembang, mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam memperkuat perekonomian desa melalui program dukungan desa mandiri.
Menurutnya, bantuan berbasis potensi lokal menjadi langkah strategis untuk mendorong kemandirian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikan Firmina usai mengikuti rapat kerja Komisi A DPRD Sulsel bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sulsel dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di kantor sementara DPRD Sulsel, Makassar, Selasa (14/7/2026).
Firmina mengatakan, program yang digagas Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pengembangan potensi desa.
“Kami mengapresiasi langkah Gubernur yang memberikan dukungan kepada pemerintah desa melalui bantuan alat untuk mendukung usaha kecil dan menengah,” ujar Firmina.
Politisi Gerindra dari Daerah Pemilihan Toraja itu mengungkapkan, Kabupaten Tana Toraja mendapat alokasi program di 27 desa, sedangkan Kabupaten Toraja Utara sebanyak 28 desa.
Ia berharap pelaksanaan program tersebut benar-benar menyasar desa yang memiliki potensi unggulan sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
“Program ini memang ditujukan bagi desa yang memiliki potensi untuk berkembang menjadi desa mandiri. Karena itu, kami berharap penyalurannya tepat sasaran sehingga mampu meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan ekonomi desa,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas PMD Sulsel Muh Saleh menjelaskan, tahun ini instansinya memperoleh alokasi anggaran untuk mendukung program desa mandiri. Program tersebut merupakan tindak lanjut kebijakan pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan desa.
Menurut Saleh, bantuan diberikan dalam bentuk sarana produksi, bukan uang tunai, agar mampu meningkatkan produktivitas masyarakat desa, terutama di tengah berkurangnya alokasi dana desa.
“Kami ingin mendorong produktivitas ekonomi masyarakat desa. Misalnya, desa penghasil kopi akan dibantu peralatan pendukung, begitu juga desa yang memiliki potensi lain agar nilai tambah produknya meningkat,” jelasnya.
Ia menyebutkan, sekitar 541 desa diproyeksikan menjadi calon penerima manfaat sesuai kemampuan anggaran yang dimiliki Dinas PMD Sulsel.
Bantuan akan disalurkan kepada kelompok masyarakat, bukan kepada kepala desa, sehingga hasilnya dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekonomi dan pendapatan asli desa.
“Proposal sudah masuk dan akan diverifikasi terlebih dahulu. Jika memenuhi syarat, program ini direncanakan mulai berjalan pada Agustus atau September tahun ini,” pungkasnya.(***)
