RUANG.NEWS JAKARTA – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, meminta pemerintah memperkuat langkah mitigasi menyusul meningkatnya aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda yang kini berstatus Level III (Siaga).
Menurutnya, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama, termasuk perlindungan bagi warga di kawasan pesisir dan pengguna transportasi laut yang melintasi Selat Sunda.
“Dalam menghadapi ancaman bencana akibat peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau, kita harus menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas,” kata Andi Iwan Darmawan Aras dalam keterangan tertulisnya, Kamis (16/7/2026).
Ia menegaskan perhatian khusus perlu diberikan kepada kelompok rentan, seperti anak-anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, ibu hamil, serta masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dengan tingkat kerentanan tinggi.
Peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau dalam beberapa waktu terakhir kembali memunculkan kekhawatiran masyarakat terhadap potensi bencana, termasuk tsunami seperti yang pernah terjadi di Selat Sunda pada 2018.
Untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan, Iwan meminta pemerintah memastikan kesiapan logistik, layanan kesehatan, tempat pengungsian, serta sistem perlindungan sosial yang dapat segera diaktifkan apabila kondisi berubah menjadi situasi darurat.
Ia juga mendorong pemerintah daerah bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat edukasi kebencanaan berbasis komunitas agar masyarakat memahami prosedur yang harus dilakukan saat menerima informasi resmi mengenai peningkatan aktivitas gunung api.
“Pemerintah daerah bersama BNPB perlu memperkuat edukasi kebencanaan berbasis komunitas sehingga masyarakat memahami langkah-langkah yang harus dilakukan ketika menerima informasi resmi mengenai peningkatan aktivitas gunung api,” ujarnya.
Selain kesiapan masyarakat, Andi Iwan Darmawan Aras menyoroti aspek keselamatan transportasi laut di Selat Sunda.
Meski PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menyatakan layanan penyeberangan Merak–Bakauheni dan jalur pelayaran di Selat Sunda masih beroperasi normal, ia meminta seluruh operator tetap meningkatkan kewaspadaan.
“Operasional transportasi jalur laut harus mengedepankan aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jasa. Setiap penyedia jasa pelayaran harus melakukan mitigasi dan selalu siaga terhadap ancaman meningkatnya aktivitas Gunung Anak Krakatau,” tegasnya.
Legislator dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II itu juga meminta pemerintah memperkuat koordinasi lintas sektor yang melibatkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), BNPB, Kementerian Perhubungan, TNI-Polri, pemerintah daerah, serta operator transportasi laut.
Menurutnya, sinergi antarlembaga menjadi kunci agar setiap peningkatan aktivitas vulkanik dapat segera direspons dengan langkah mitigasi yang cepat, terukur, dan terkoordinasi.
“Pendekatan ini penting untuk membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih antisipatif, adaptif, dan mampu memberikan perlindungan optimal bagi masyarakat,” katanya.
Iwan menambahkan, kesiapsiagaan tidak hanya berkaitan dengan kesiapan fisik, tetapi juga harus mencakup perlindungan sosial dan psikologis masyarakat.
Menurutnya, ancaman bencana yang berlangsung dalam waktu lama dapat memicu kecemasan sosial yang berdampak pada aktivitas ekonomi dan kehidupan sehari-hari.
Ia juga mendorong pemerintah memperkuat mitigasi berbasis risiko dengan memanfaatkan data pemantauan vulkanologi, sistem informasi geospasial, serta pemetaan kerentanan wilayah sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Selain itu, simulasi kesiapsiagaan perlu dilakukan secara berkala di wilayah yang berpotensi terdampak, termasuk kawasan pesisir Banten dan Lampung.
“Latihan evakuasi, pembaruan peta risiko, kesiapan tempat pengungsian, hingga integrasi komunikasi antarinstansi harus menjadi bagian dari sistem yang berjalan secara rutin, bukan hanya dilakukan ketika aktivitas vulkanik meningkat,” jelasnya.
Iwan berharap potensi bencana akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau tidak terjadi. Namun, menurutnya, kesiapan menghadapi berbagai skenario, termasuk kondisi terburuk, menjadi langkah penting untuk meminimalkan dampak dan melindungi keselamatan masyarakat.(***)
